Relawan TIK Pidie

Alasan yang paling umum faktor kegagalan dalam menjalankan BUMDes dapat dirangkum dalam 6 Faktor Penyebab BUMDes Mati Suri dan Gagal, sebagai berikut:


1). BUMG coba coba

BUMG itu bukanlan seperti permainan game dan bertaruh yang biasa dilakukan atas dasar coba coba keberuntungan semata. Menjalankan usaha BUMG harus berdasarkan kajian yang benar, jika hanya asal senang saja, habislah.

Menjalankan BUMG adalah sebuah tugas berat, karenanya usaha BUMG harus tertata dengan rapi baik dari segi perencanaan, sarana dan prasarananya. Dengan cara seperti ini BUMG bisa terorganisir dengan jelas serta memiliki tujuan yang pasti yaitu keberhasilan dan penghasilan.


Pun demikian, banyak sekali orang yang memulai mendirikan BUMG dengan niat untuk mencoba coba siapa tau beruntung. Cara seperti ini, memang tidak menutup kemungkinan peluang keberhasilan tetap ada, namun sudah tentu target serta hasil final yang diperoleh akan berbeda dengan BUMG yang sudah memiliki perencanaan dengan matang sejak pembentukannya.

2). BUMG pokoke usaha ini, padahal tidak menguasai bidang usaha yang dipilih

Apapun jenis usaha yang dipilih, akan lebih baik dan mudah dijalankan jika kita memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Meskipun bukan keahlian yang professional, setidaknya pernah mengetahui tentang seluk beluk usaha yang akan dijalani.

Minimal orang yang mengelola BUMG pernah bekerja dengan orang lain dengan bentuk usaha yang sama, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih spesifik serta memiliki bekal kemampuan yang mumpuni untuk membuat perencanaan dan perhitungannya.

Sebagai contoh ingin memulai sebuah usaha kuliner dan kita perna bekerja disebuah restoran, maka tidak akan sesulit jika dibandingkan kita sebelumnya adalah mantan pekerja bengkel.

3) BUMG anut grubyuk yang Menjalankan sekedar mengikuti trend.

Ini juga bisa berdampak lebih parah dan banyak sekali BUMDes yang gagal, hanya karena memilih jalur trending semata. Sangat tidak cocok untuk melakukan investasi dengan memilih peluang usaha seperti ini karena akan sangat beresiko besar jika kita tidak cermat dalam mengamati situasi dan kondisi.

Masih ingat jamannya trending usaha yang cukup membuat masyarakat tercengang dan melihat nilai uang yang seperti tidak masuk akal yaitu:

- Jaman populernya bunga gelombang cinta
- Trending booming batu akik
- Berburu tokek harga ratusan juta

Dari ketiga jenis bisnis tersebut seolah olah hanya tampak seperti permainan orang yang sudah memiliki banyak uang. Sehingga dengan cepat mempengaruhi masyarakat yang sebelumnya tidak mengerti apa apa kemudian mencoba melakukan investasi dalam bidang ini kemudian saat tiba masa surut, mereka hanya memperoleh kehancuran yang luar biasa.

Karea itu, dalam memilih usaha BUMDes setidaknya pahami dahulu tentang bentuk bentuk investasi jangka pendek atau jangka panjang apa yang lebih masuk akal daripada hanya sekedar mengikuti trending samata. Sekali lagi,

4) BUMDes yang kerjasama dengan orang yang salah (SDM)

Ketika BUMDes memiliki modal kemudian ingin membentuk sebuah team atau partner kerja maka cermati dan analisa lebih dalam mengenai track record orang tersebut sebelumnya.

Pastikan ia adalah personal yang sudah memiliki pengalaman atau minimal pernah berperan dalam bidang bisnis tersebut. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan kata orang ataupun mudah percaya dengan bujuk rayu dimana ia sendiri belum memiliki skill keahlian mumpuni yang tampak dengan mata kepala anda sendiri.

5). Direktur dan Pegawai BUMDes yang mendua.

Konsisten dan tekun adalah faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan dalam menjalankan BUMDes.

Dengan sikap rajin tanpa merasa bimbang akan pilihannya, maka sudah dapat memberikan banyak waktu untuk mendalami segala aspek yang berhubungan dengan usaha tersebut. Minimal akan lebih mudah dan cepat memahami apa kekurangan serta kelebihannya.

6). Berakhir dengan menyerah dan takut untuk mengulanginya

Faktor penyebab gagal total dalam menjalankan BUMDes terakhir adalah sikap mudah menyerah dan putus asa. Sebenarnya sudah ada pepatah yang tidak akan pernah salah yaitu kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda.

Artinya dengan berbekal pengalaman gagal yang kemarin, setidaknya kita sudah mengetahui apa saja yang menjadi penyebab gagal menjalankan BUMG untuk bekal evaluasi menuju proses bertumbuh selanjutnya.

Sumber : Gampong RT

Kegiatan ini didukung dengan dana yang bersumber dari APBG Ulee Tutue ( Dana Desa), Serta dari Hibah Jerih/Gaji Keuchik Gampong Ulee Tutue sertiap Bulan dari Honorarium/Gaji/Jerih sebanyak 30 % / Perbulan serta bantuan anggota masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintahan Gampong Ulee Tutue selalu mendukung Program Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Pidie No. 4 Tahun 2018 tentang RPJMD Kab. Pidie Tahun 2017- 2022. 

Oleh karena itu, kami berkomitmen penuh bahwa dengan penanaman pohon ini dan kami rawat untuk terus berkembang dan menjadi benteng alami dalam menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan hidup di gampong kami dengan tujuan untuk mewujudkan “Gampong yang sehat dan berwawasan lingkungan serta menjadi gampong Ekowisata”.

Bupati Pidie, Roni Ahmad yang akrab disapa Abusyiek dalam sambutannya Pidie terpilih sebagai salah satu dari dua kabupaten di Indonesia yang dapat kesempatan mempresentasikan inisiatif dan inovasinya dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Pidie No. 12 tahun 2018 yang mengatur penggunakan dana desa untuk Perlindungan Lingkungan dan hutan, dalam konferensi internasional Perubahan Iklim: Conference of Party (COP) ke-24 di Katowice, Polandia yang lalu. 

Di penutup tahun 2018, Senin (31/12/18) Gampong Ulee Tutue  adalah Gampong yang pertama dalam menyahuti Implementasikan Perbub No 2 tahun 2018. Mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan Lingkungan sesuai yang telah kami buat, Apabila Lingkungan rusak maka kita akan menuai malapetaka baik berupa banjir maupun bencana alam lainnya. Maka Pelestarianlah lingkungan yang akan memberi pemahaman yang berguna bagi kita. 

Maka Bupati Pidie sangat mengharapkan kepada Seluruh Para camat dalam Kabupaten Pidie dapat mempasilitasi Para keuchik dalam gampong untuk dapat melestarikan lingkungan ini, sebagaimana yang telah di Contohkan oleh Gampong Ulee Tutue. 

Program yang di jalankan oleh Pemerintah Kabupaten tidak lepas dari kemauan masyarakat , dan juga salah satu untuk menggatisipasi serapan-serapan zat-zat kimia, tidak ada satu persawa,kebunpun hampir semua tanah yang dijadikan sumber perekonomian masyarakat hampir punah, hancur maka di sini kita lihat juga. Dan apabila ada hal-hal yang baru Pemerintah kabupaten Pidie langsung menyikapinya.

Pada Kesempatan ini juga hadir Porkompinda, Para Kepala SKPK, Badan, dan para Camat dalam Kabupaten Pidie. Saat acara Penanaman Pohon Penghijauan yang di canangkan oleh Gampong Ulee Tutue, Para Porkompinda Pidie, Kepala SKPK, Kepala Badan juga ikut menyumbang Bibit Pohon untuk di tanam pada kegiatan tersebut.

Camat Peukan Baro, Ihsan, S.Sos turut di dampingi Oleh Kapolsek Peukan Baro dan Danramil 06 Peukan Baro, Memberi Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Gampong Ulee Tutue beserta Rakyatnya atas mewujudkan Pelestarian Penghijauan Penanaman Pohon sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Ketua Tuha Peut Gampong, Abdullah Nurdin, S.Pd mengatakan, Insyak Allah di tempat ini kami akan buat tempat pemancing Melinial.Untuk selanjutnya kami akan melakukan kegiatan serupa dilokasi seberang sungai ini dan kebun Gampong yang merupakan aset desa akan kami tanam juga dalam Tahun 2019 yang akan dating, kami akan mendukung Penuh Roda pemerintah Gampong yang di jalankan oleh Pak Keuchik beserta Perangkatnya.

Demikain juga apabila ada subyek hukum yang melakukan pengrusakan atau pelanggaran terhadap kelangsungan program dan kegiatan kami ini, kami dengan tegas akan memberikan sanksi dan menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dengan:

Kata salah satu tokoh masyarakat Gampong Ulee Tutue, Umar Mahdi, S.H, M.H di saat sela-sela acara penanman Pohong Penghijauan tadi pagi, kepada Media Center Gampong

Sekdes Gampong, Isfandiar, S.Pdi pada kesempatan ini pula kami atas nama pemerintahan Gampong dan seluruh masyarakat berdoa dan mengharapkan bahwa suatu saat dalam masa kepemimpinan Bupati Pidie yaitu Bapak Roni Ahmad agar Kabupaten Pidie mendapatkan “ Penghargaan Kalpataru “ atas sumbangsih terhadap dukungan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pidie. Tentunya dengan dukungan dan kebersamaan kita semua.

Ketua Panitia Pelaksana Penghijauan, Mahmudi Ibrahim yang di dampingi oleh ketua Pemuda Gampong, Mirza Fuadi yang sering di panggila di kalangan anak-anak muda OM mengucapkan terima kasih kepada Pak Kecuchik Harmawan, S.T atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini, tak lupajuga kami ucapkan terimakasi kepada Selura Parangkat Tuha Peut, Tuha Lapan, tokoh Masyarakat, Kapada Seluruh Pemuda dan Seluruh Masyarakat gampong atas dukungan dan Partisipasi untuk mengsukseskan Agenda Penghijauan Penanaman Pohon di gampong kita yang sangat kita cintai ini dengan Motto satu Kepala Keluarga ( KK ) wajib Menanam Pohon sebanyak 3 batang Pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan Hidup. (iswadi/rtik)

Prinsip - prinsip pengaturan informasi publik; (1) setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, (2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, (3) setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhanan, (4) informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, dan kepentingan umum.

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17, informasi yang tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat; (a) menghambat proses penegakan hukum, (b) mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, (c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara, (d) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dan (e) merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

Keterbukaan informasi di desa terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Desa (UUDes). Seperti yang termuat dalam pasal 24, pasal 26, pasal 27, dan pada pasal 68.

Pada pasal 24 dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Azas keterbukaan yang dimaksud adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pasal 26 ayat (4) huruf (f) dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Tatacara Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa telah diatur dalam Permendagri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. 

Kepala Desa wajib menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Penyampaian informasi bisa menggunakan papan pengumuman, radio komunikasi dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Karena itu, menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk membuat sarana publikasi yang baik, menarik dan efektif sehingga pengawasan dana desa oleh publik terutama oleh masyarakat desa mudah dilakukan . 

Manfaat Transparansi Dana Desa

1. Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. 

2. Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

3. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpecaya yang pada akirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Menjadi sarana sosialisasi program dana desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai melalui APBDes.

Adapun beberapa sarana publikasi dana desa yang dapat dipergunakan seperti baliho, website, blog, dan media sosial serta sarana-saranan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. (Diolah dari berbagai sumber, semoga ada manfaatnya).