Relawan TIK Pidie

Bumdes ini berfokus pada Unit Usaha Saprodi, dan kunjungan tersebut dilakukan di Pusat Pasar Grong-Grong Kabupaten Pidie. Acara tersebut dihadiri oleh Keuchik Gampong Seukee, M.Nur, yang menyampaikan bahwa Unit Usaha Saprodi telah berjalan selama tiga tahun sejak 1 Desember 2020.

Menurut Keuchik Seukee, BUMDes Harapan Tani Jaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa. Plt.Kadis PMG Pidie, Jufrizal, S.Sos, M.Si, melalui Kabid PUEM Iswadi, S.Hi, mengungkapkan kebanggaannya terhadap prestasi BUMDes tersebut, menyatakan bahwa BUMDes harus menjadi mesin pembangunan desa yang mandiri.

"Kita harapkan keberadaan BUMDes nantinya, harus mampu menjadikan desa itu lebih mandiri," kata Plt.Kadis PMG Pidie.

BUMDes Harapan Tani Jaya telah berdiri sejak tahun 2018 dan bergerak di bidang sarana-prasarana dan produksi (Saprodi). Keuchik Seukee, M.Nur, menyatakan bahwa pendapatan asli dari BUMDes ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 8,5 juta.

Acara kunjungan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak yang ikut membina BUMDes Harapan Tani Jaya, seperti Pak Zakaria H.M. Yusuf (Koorkab), Pak Helmi (Pic.Bumdes), TAPMD, Abu Hamid, Ust.Fakhrurazi, Zainal Abidin, Korcam Kec.Pidie (Mustafa Kamal), Pic.Bumdes Kec.Pidie (Mukhsal), PD Kec.Pidie, dan Pld dalam Kecamatan Pidie.

Dalam akhir pesannya, masyarakat BUMDes Harapan Tani Jaya menyampaikan salam "Bumdes Bangkit" dan "Bumdes Maju." Seluruh acara diakhiri dengan salam kebanggaan, "Salam_Pidie_Mulia."

Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian desa terus melangkah dengan melaksanakan kegiatan Mobilisasi Duta Digital untuk Kabupaten Pidie pada Rabu, 20 Desember 2023.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengantar dan memperkenalkan duta digital kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan Gampong yang berpartisipasi dalam program desa cerdas. Tim dari Kementerian Desa yang ikut serta dalam kegiatan ini terdiri dari Maya Anggraeni, S.Kom., M.M sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari BPI , Iswadi sebagai Staf Sekretariat BPI, dan Salsa Billah Yuslisyah sebagai Staf Pusat Daya Saing.

Kedatangan tim dari Kementerian Desa ke Kabupaten Pidie diterima dengan hangat oleh Plt Kadis DPMG Kabupaten Pidie, Jufrizal, S.Sos, MSi. Dalam sambutannya, Jufrizal menyampaikan salam selamat datang kepada tim dari Kemendesa dan memberikan gambaran kondisi Pidie, yang terdiri dari 730 gampong, dengan 30 gampong di antaranya sudah tergabung dalam program desa cerdas. Ia berharap, sisa 700 gampong dapat diintegrasikan dalam program oleh Kementerian Desa dalam tahun-tahun mendatang.

Jufrizal menegaskan kepada para duta digital untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mempromosikan gampong melalui platform digital. Ia juga mendorong aparatur pemerintah gampong untuk beralih dari sistem manual ke digital melalui pendekatan oleh Duta Digital, sekaligus mempromosikan produk-produk unggulan dari gampong guna menciptakan ekonomi digital yang berkelanjutan. Harapannya, upaya ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat gampong dan mempercepat terwujudnya Desa Cerdas yang inklusif dan berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan kunjungan saweu gampong untuk melakukan mobilisasi secara simbolis duta digital ke tiga gampong lokasi pedampingan, yaitu Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Pidie, Gampong Kuala Pidie, dan Gampong Seuk Ceukok Kecamatan Simpan Tiga Kabupaten Pidie. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan duta digital kepada pemerintah Gampong dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para perangkat gampong.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Kementerian Desa dan duta digital didampingi oleh Helmi, SE, yang menjabat sebagai Kabid Pendayagunaan SDA, TTG, dan Kawasan Perdesaan, serta Iswadi, S.HI, yang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong. Turut serta pula Roslina, A.md, sebagai penggerak swadaya masyarakat, dan Sarwati, S.Pi, yang bertugas sebagai penyusun program kelembagaan dan kerja sama di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mukim dan Gampong DPMG Kabupaten Pidie.

Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan program Desa Cerdas dan pemberdayaan masyarakat gampong di Kabupaten Pidie. Sinergi antara tim dari Kementerian Desa dan instansi terkait lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa.

Sebagaimana yang kita ketahui, di Kabupaten Pidie, terdapat 30 gampong yang telah tergabung dalam program Desa Cerdas, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III Tahun 2023.

Gampong-gampong ini tersebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Pidie, meliputi Kecamatan Delima Gampong Jambee, Geumpang Gampong Bangkeh, Glumpang Baro Gampong Kumbang Unoe, Glumpang Tiga Gampong Cot Baroh dan Kayee Jatoe, Indrajaya Gampong Rawa Tungkop, Kembang Tanjong Gampong Keude Ie Leubeu, Keumala Gampong Pako, Mane Gampong Lutueng dan Gampong True Cut, Mila Gampong Blang dan Pulo Tanjong, Muara Tiga Gampong Mesjid dan Tgk Dilaweung, Mutiara: Gampong Dayah Syarif, Jadan, dan Sentosa, Mutiara Timur Gampong Dayah Adan, Padang Tiji Gampong Pasar Paloh, Peukan Baro Gampong Rambayan Lueng dan Ulee Tutue, Sakti Gampong Jeumpa dan Pasar Kota Bakti, Kota Sigli Gampong Meunasah Peukan dan Kuala Pidie, Simpang Tiga Gampong Seuk Ceukok, Tangse Gampong Beungga, Blang Malo, dan Ulee Gunong.

Nama-nama duta digital yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Andrian Saputra, Safwaturrahman, Selvi Setiana, Safrijal, Arifan Hendra, dan Ayu Wahyuni. Mereka diharapkan dapat menjadi penggerak positif dalam memajukan desa cerdas dan memberdayakan masyarakat gampong di Kabupaten Pidie

RTIKPIDIE.OR.ID - Gampong Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, mengumumkan peluncuran program ambisius "Pilar Gampong Cerdas" yang menandai langkah besar dalam memajukan desa secara holistik dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, serta memperkenalkan Sistem Pelayanan Elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pilar Gampong Cerdas menekankan peningkatan literasi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam Gampong Cot Baroh. Program ini tidak hanya menyediakan tempat dan sumber informasi yang luas mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan gampong. Keuchik Gampong Cot Baroh, Aris Munandar, ST, menyatakan komitmen gampong untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga gampong.

Sebagai langkah konkret menuju transformasi, Gampong Cot Baroh akan beralih ke Sistem Pelayanan Publik berbasis Elektronik di kantor keuchik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan efisiensi, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada warga gampong. Aris Munandar menegaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari komitmen Gampong Cot Baroh dalam mewujudkan visi pembangunan gampong yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini mendapat dukungan dari Duta Digital, Andrian Saputra, Safwaturrahman, dan Safrijal. Mereka menambahkan dimensi terintegrasi pada program dengan fokus pada Enam pilar utama gampong cerdas yaitu Smart People, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Living dan Smart Environment. Ini mencerminkan komitmen Gampong Cot Baroh pada peningkatan individu dan perkembangan menyeluruh melalui integrasi teknologi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Safwaturrahman, selaku Koordinator Duta Digital Kabupaten Pidie dan Juga Sekretaris Relawan TIK Kabupaten Pidie, menyambut baik transformasi ini. Beliau menilai bahwa integrasi teknologi dalam pembangunan gampong adalah langkah cerdas menuju kemajuan yang berkelanjutan. Gampong Cot Baroh memperlihatkan kepada dunia bahwa gampong dapat menjadi pusat inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pilar Gampong Cerdas dan peralihan ke Sistem Pelayanan Elektronik adalah tonggak sejarah yang memperkuat posisi Gampong Cot Baroh sebagai gampong yang cerdas dan berdaya saing di era revolusi industri 4.0.

Pemkab Pidie mengakui kehadiran tim Kemendesa PDTT dalam upaya meningkatkan status desa (Gampong) sehingga pada 2024 Kabupaten Pidie bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal bisa terwujud.

Wahyudi Adisiswanto menjelaskan bahwa "team Kemendesa yaitu Pak Suhandani dan Pak Mustakim secara khusus telah hadir pada saat memberikan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pemutahiran data survei Indeks Desa Membangun (IDM) pada akhir Juni 2023, sebelum kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Pidie" 

"Dalam kedatangan tim Kemendesa itu juga telah terjadi diskusi yang komprehensif khususnya bagaimana upaya maksimalisasi data IDM dalam perencanaan desa, serta bagaimana desa-desa di Kab Pidie bisa meraih sumber-sumber pendanaan dari pusat maupun berbagai pihak dalam upaya mensejahterakan dan memandirikan desa-desa di Kabupaten Pidie" ujar Penjabat Bupati Pidie. 

Untuk itu Pemkab Pidie bertekad dan berkomitmen semakin membangun sinergi dan kerja sama lintas sektor baik dengan Kemendesa maupun Kementrian lainnya serta Pemerintah provinsi termasuk perguruan tinggi dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim serta pencapaian zero desa tertinggal dan sangat tertinggal di Pidie pada khususnya serta di provinsi Aceh pada umumnya.

Tambahan dana desa karena priogresifitas updating data IDM pertengahan Juni 2024 oleh utusan Kemendes. 

Untuk diketahui bahwa sebanyak 139 desa (gampong) dari 19 kecamatan di Pidie mendapatkan tambahan dana desa senilai Rp 17,7 miliar, bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2023.

Penambahan dana desa tersebut, sudah tertuang dalam PMK nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023.

Mantan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara BIN mengatakan kecamatan yang paling banyak mendapat tambahan suntikan dana yaitu, Simpang Tiga dan Kembang Tanjong dengan jumlah 19 gampong.

"Saya sudah surati para camat agar memberitahukan keuchik (kepala desa) yang mendapat dana tambahan tersebut, untuk segera melakukan perubahan dalam APBG-P 2023" ujar Pj. Bupati 

Dana tambahan tersebut diberikan secara bervariasi, angka yang paling tinggi sebesar 128 juta rupiah. 

Kami mengingatkan kepada seluruh keuchik (kepala desa), agar kegiatan yang menggunakan dana desa, benar-benar ditaati ketentuan dan peraturan", tutupnya.

Desa digital adalah konsep yang mengacu pada transformasi desa atau komunitas pedesaan ke dalam lingkungan yang lebih terhubung secara digital dan teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta inovasi digital. Beberapa ciri umum desa digital termasuk memiliki akses Internet yang Luas yaitu Desa digital biasanya memiliki akses internet yang cepat dan dapat diakses oleh sebagian besar penduduknya. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan dunia luar, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Layanan Publik Digital, Pemerintah dan lembaga publik menyediakan layanan online yang memudahkan penduduk desa dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan administrasi lainnya.

Inovasi Bisnis. Desa digital sering mendorong inovasi bisnis di bidang pertanian, kerajinan, pariwisata, dan industri lainnya. Ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi penduduk desa. 

Kemitraan dan Kolaborasi, Desa digital sering bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital dan program pelatihan.

Tujuan utama dari desa digital adalah mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, meningkatkan akses penduduk desa terhadap informasi dan peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan melalui teknologi digital.

Kondisi ini tergambar dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (KUAPBK). Hal ini sudah disepakati antara Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan KUA PPAS pada Jum'at 18/8/2023.

Penjabat Bupati Pidie Ir, Wahyudi Adisiswanto, M.Si., kepada redaksi mengatakan walaupun kondisi keuangan sedang sulit, Pemkab tetap mempertahankan belanja yang diprioritaskan.

"Dalam hal ini alokasi dana desa untuk membayar penghasilan tetap (siltap) Keuchik dan jajaran perangkat desa dalam Gampong yang ada di Kabupaten Pidie" ucapnya.

"Alokasi Dana Gampong tidak ada perubahan, siltap masih sama seperti tahun yang lalu" terang Wahyudi.

Bahkan Wahyudi sudah menekan TAPD untuk memprioritaskan Alokasi Dana Gampong (ADG) ketimbang belanja operasional SKPK.

Karena peran desa sangat sentral dalam pembangunan dan memiliki berpengaruh besar.

"Kalaupun seandainya tidak ada Operasional kantor harus tutup, maka kita tutup, yang penting Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak di ganggu" paparnya.

Apapun yang terjadi Pemkab Pidie tetap memprioritaskan pada pembangunan Gampong.

Untuk diketahui bahwa postur Anggaran KUAPBK-PPS 2024 pendapatan daerah tahun 2024 disepakati bersama sebesar Rp. 1.082.686.180.897.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, Pemkab Pidie menargetkan Rp. 219. 034.843.099. sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp. 828.124.169.848., sedangkan pendapatan lain-lain yang sah Rp. 35.527.168.000.

Target belanja pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai angka Rp.1.129.170.535.321, dana ini diperuntukkan untuk belanja operasional sebesar Rp. 995.461.970.254, sedangkan belanja modal sebasar Rp. 29.465.756.937.

Alokasi belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp. 8.753.592.115, sedangkan biaya transfer sebesar Rp. 95.489. 216.015.

KUA-PPAS tahun 2024 ini belum termasuk alokasi dana desa (ADD), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kekurangan dana pada tahun 2024 akan di tutup dari dana pembiayaan kebutuhan pemilihan kepala daerah sebesar 27 milliar, dan sisanya 20 milliar akan menjadi defisit pada tahun depan.(Pandu Digital)

Pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) sampai batas waktu yang ditentukan oleh kememdesa pada 6 Juli 2023 telah tuntas. Hal ini merupakan langkah dan komitmen penjabat Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si., dalam mewujudkan Zero Desa Tertinggal di Kabupaten Pidie.

Sampai batas waktu yang telah ditentukan, TAMP Kabupaten Pidie telah menyelesaikan semua tahapan kuisioner Indeks Desa Membangun (IDM) untuk 730 Gampong dalam 23 Kecamatan tahun 2023. Capaian survei pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) mulai 2023-2024 di Pidie meningkat tajam.

Capaian tersebut sesuai data di laman idm.kemendesa.go.id/ pada pukul 00:00 WIB, Kabupaten Pidie telah menuntaskan survei IDM tersebut.

Indeks Desa Membangun (IDM) di Pidie tahun 2022 terdiri dari Desa Mandiri: 4 desa, Desa Maju: 36 desa, Desa Berkembang: 498 desa, dan Desa Tertinggal: 192 desa.

Untuk Tahun 2023-2024, Capaian IDM Kabupaten Pidie naik secara signifikan.

Tahun 2023, Desa Mandiri : 8 desa (1,10%); Desa Maju : 79 desa (10,82%); Desa Berkembang : 606 desa (83,01%); Desa Tertinggal : 37 desa (5,07%).

Target zore desa tertinggal yang ada di Pidie berjalan 100% dan sudah maksimal sesuai dengan output yang dihasilkan.

"Kami telah bekerja ekstra siang dan malam untuk meningkatkan Zero Desa tertinggal sesuai arahan dari Pj. Bupati Pidie" Ungkap Korkab TAMP Zakari Yusuf.

"Pada tahun 2023 tersisa 37 desa tertinggal yang memang masih perlu diperhatikan ke depan, baik sanitasi, bangunan dan jalan" ujarnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si., ke pada redaksi mengatakan "terima kasih banyak Kami haturkan untuk TPP P3MD, PIC IDM Provinsi, TAPM provinsi Aceh, DPMG, Korkab TAMP Pidie dan seluruh anggotanya yang Telah bersusah payah mengawal dan langsung turun kelapangan".

Lanjutnya "terima kasih kami ucapkan untuk Dir. Advoker Bapak Fachri, Bapak Mustakim, Bapak Suhandani dari Kementerian Desa yang telah turun langsung dari Jakarta ke Pidie, memberikan pencerahan kepada seluruh Keuchik, Camat, TAMP Pidie dan PD guna mendukung program zero desa tertinggal".

"Kita Apresiasi atas kebersihan kinerja teman-teman TAMP Pidie dalam mengawal proses ini. Keberhasilan ini adalah prestasi bagi Kabupaten Pidie dalam mewujudkan Pidie Mulia" pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa hasil IDM 2023 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan teknis tim Kememdesa PDTT pada 17 Juni 2023 dalam upaya menciptakan Pidie Zero Desa Tertinggal kepada Keuchik, Camat, Ulama, TAPM dan Pendamping Desa.

Sosialisasi Indeks Desa Membangun ini turut di hadiri oleh Tim Kementerian Desa yaitu Bapak Suhandani Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian PDTT. Dan Bapak Mustaqim selaku Person in Charge (PIC IDM 2023 Nasional).

Penjabat Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto membuka rangkaian kegiatan sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat korban Pelanggaran HAM Rumoeh Geudong dan Pos Sattis di Delima Hotel pada Jum'at (23/6/2023). 

Kegiatan ini diikuti oleh para korban Rumoeh Geudong. Hadir langsung pada kegiatan sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat korban Rumoeh Geudong Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional Kementerian Koperasi dan UKM RI Nasrun Siagian.

Kegiatan ini merupakan pemenuhan Hak korban Pelanggaran HAM Rumoeh Geudong yang di sponsori langsung oleh Kementerian Koperasi UMKM RI. 

Penjabat Bupati Pidie mengatakan "rangkaian kegiatan ini adalah proses pemenuhan hak bagi korban Pelanggaran HAM Rumoeh Geudong". 

Selama dua hari kegiatan ini, korban akan mendapatkan bimbingan dan ilmu untuk pengembangan Koperasi dan Usaha kreatif lainya. 

"Ini merupakan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan bagi korban Rumoeh Geudong, dipastikan nantinya agar korban ini menjadi pelaku usaha yang mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi". 

"Koperasi dan pelaku UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang survive,  dan sektor real yang mampu bertahan di tengah dampak krisis global maupun penyebaran virus covid 19 Tutupnya.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo akan mengunjungi Pidie pada 27/6/2023. Kunjungan Orang nomor Wahid ke Pidie untuk melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat pada masa lalu di Aceh secara non-yudisial.

Lokasi yang akan dikunjungi Presiden RI saat di Pidie adalah Rumoh Geudongterletak di Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie Aceh.

Dipilih Rumoh Geudongkarena disini dulunya terjadi pelanggaran HAM berat semasa bergejolak perang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Dilokasi terpisah Penjabat Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto M.Si., mengatakan "kunjungan Presentasi Jokowi ke Pidie dalam rangka menyelesaikan kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu".

Ada beberapa titik yang nantinya akan di hadiri Presiden Jokowi selama kunjungan kerja ke Aceh.

Wahyudi mengatakan "di lokasi Rumoh Geudongini nantinya akan di bangun Mesjid. Mesjid ini nantinya bisa digunakan sebagai pusat peradaban Islam. Di samping itu juga bisa difungsikan sebagai tempat Pendidikan, di jadikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)".

Biar anak-anak Pidie ini langsung tersentuh dengan Al-Qur'an. Apalagi TPA sekarang sangat mudah pengurusan perizinan tambahnya.

Kita jadikan Rumoh Geudongini sebagai pusat peradaban Islam.

"Bisa juga dibangun sekolah dan Kampus, kan lahannya luas, jadi banyak manfaat di tanah bekas Rumoh Geudong ini" jelasnya.

Dengan hadirnya mesjid akan banyak masyarakat yang berdoa untuk segala Arwah korban Rumoeh Geudong. Apalagi dulu korban yang meninggal tidak dilaksanakan Fardhu Kifayah. Dengan adanya mesjid ini, maka masyarakat yang shalat dan berdoa akan Kusy'u.

Kegiatan yang dipusatkan di lapangan bola Kecamatan Tiro pada Senin (13/03/2023), Pj. Bupati Pidie juga menitipkan pesan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai Sentral kepemudaan dan olahraga agar melibatkan pemuda dalam segala aspek kegiatan dan keolahragaan. Menyibukkan pemuda pada olahraga agar terhindar dari Narkoba.

Selain itu Pj. Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto juga berpesan kepada Dinas Syariat, Badan Dayah dan HUDA  untuk melatih pemuda-pemuda menjadi kader Dakwah, Pemuda sebagai Agenda of Change.

Dengan hadirnya berbagai macam elemen, Ulama dan Umara pada Silaturahmi Akbar ini agar memagari para pemuda dan masyarakat daripada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga semboyan Salam Pidie Mulia terbentuk pada diri setiap insan Pidie menuju Pidie yang Baldatun Thaiyibathun Warabbun Gafur.

Dalam sambutannya juga Pj. Bupati Pidie mengingatkan dengan gerakan pagar bambu putih ini nanti akan dinilai oleh tim khusus dari unsur pemerintah. 

Tim khusus ini akan menilai gampong-gampong terbaik dalam Gerakan Pagar Bambu Putih, yang nantinya akan diberikan Reward oleh dinas DPMG. Dimana kriteria penilaian agar Filosofi Salam Pidie Mulia masuk dalam Gerakan Pagar Bambu Putih.

"Saya titipkan pesan kepada TNI Polri untuk menjaga Kamtibmas selama bulan Ramadhan, agar masyarakat nyaman dalam beribadah selama bulan Ramadhan, dengan demikian masyarakat lebih khusyuk saat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadhan" tutupnya.

Akhyar Pada Saat di Pendopo Bupati Pidie

Malam temu ramah dengan anggota Paskibraka dan Akhyar turut dihadiri oleh Pj. Bupati Pidie, Sekda, Kapolres Pidie, Dandim Pidie, Anggota Paskibraka serta unsur Forkopimda kabupaten Pidie. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Pendopo Bupati Kabupaten Pidie.

Akhyar hadir dengan nuansa Baju Coklat Khas Pramuka, Celana hitam menggunakan peci hitam ditemani oleh Kepala Sekolah dan dewan guru SMP 3 Mutiara. Gagahnya Akhyar menjadi sorotan tamu undangan dan di warnai tepuk tangan dari para tamu undangan yang hadir. 

Akhyar Siswa SMP 3 Mutiara atas aksi heroiknya mendapatkan penghargaan dari Pj. Bupati Pidie sebagai pahlawan cilik yang melepaskan lilitan tali Bendera Merah Putih yang tersangkut pada tiang bendera dalam upacara Hari Ulang Tahun ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP 3 Mutiara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. 

"Tadi malam Akhyar mendapat undangan Khusus dari P.j Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si dan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan cilik pada kegiatan jamuan makan malam bersama team Paskibraka dan Unsur Forkopimda kabupaten Pidie" ujar kepala sekolah SMP 3 Mutiara. 

Dalam sambutannya Pj. Bupati Pidie menyampaikan "ucapan terima kasih kepada team Paskibraka yang telah menyukseskan Upacara HUT RI 77 dengan khidmat". 

Lanjutnya "Ucapan terima kasih kepada Ananda Akhyar yang telah menjadi Pahlawan Cilik pada Perayaan HUT RI 77 di SMP 3 Mutiara. Semoga bisa menginspirasi anak-anak lain untuk menjadi untuk cinta tanah air". 

Diakhir sambutannya Pj. Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si berpesan "jangan pernah tanyakan apa yang negera berikan buat aku, tetapi tanyakan apa yang aku berikan buat negara". 

Dalam unggahan Vidio Akhyar memanjat tiang yang di unggah pada akun facebook Rifka Z Salman telah di tonton sebanyak 3 ribu, like sebanyak 224 dan share sebanyak 208 kali.

Ketua RTIK Pidie Zikrillah M.Pd Pada Saat Menyampaikan Sambutan Kegiatan Seminar Leterasi Digital

Acara kolaborasi diselenggarakan oleh Kominfo & Siberkreasi, didukung oleh RTIK Aceh dan RTIK Kabupaten Pidie dihadiri 140 peserta dari kalangan mahasiswa, unsur gampong, pelaku UMKM dan masyarakat umum turut pula dihadiri Drs. Abdul Manaf M.Pd selaku ketua 1 bidang Akademik PTI Al-Hilal Sigli dan dibuka langsung oleh Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Pidie Muhammad Fadhil, S.Kom, M.Kom. 

Zikrul Khalid, ST. MT selaku Wakil Ketua RTIK Kabupaten Pidie dan Dosen Universitas Jabal Ghafur Sigli masyarakat diharapkan agar lebih beretika dalam menggunakan media sosial di era digital.

Fakhrullah Maulana lebih akrab disapa Bang Maul, saat mengisi materi mengatakan, Dunia digital ini tidak ada yang aman 100%, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin untuk menjaga diri dan keluarga kita dari dunia digital. 

“Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital,” tuturnya Bang Maul.

Zikrillah M.Pd ketua RTIK Kabupaten Pidie mengatakan, seminar ini sangat diperlukan untuk masyarakat pidie yang selama ini warga pidie terutama ibu-ibu bahkan mahasiswa sudah menjadi korban penipuan di Media Sosial dengan iming-iming undian paket dan sejenisnya.

“Ilmu yang diajarkan semoga bisa diterapkan dalam sehari-sehari, seperti kasus klik link undian yang ada di iklan pada website, media sosial. Alhamdulillah materi yang disampaikan membuka pikiran para peserta untuk tidak klik link iming-iming undian berhadian,” tuturnya.

Ia melanjutkan, seperti materi yang disampaikan ketua RTIK Aceh, Malware (Malicious Software) itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Jenis-jenis Malware itu seperti, Virus, Worm, Trojan Horse, Ransomware dan Spyware/Adware jenis malware yang sangat berbahaya,” tuturnya

Zikrillah M.Pd Ketua Relawan TIK Kabupaten Pidie berharap Kementerian Kominfo melalui siberkreasi dapat lebih sering untuk mengadakan kegiatan serupa di kabupaten pidie untuk meliterasikan masyarakat kabupaten pidie,” tutupnya.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, langkah awalnya adalah dengan pembuatan website di setiap desa.

Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan dana desa sesuai Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

“Permendes sudah memungkinkan untuk desa membuat website dengan dana desa. Sudah dilindungi oleh ragulasi jadi seharusnya bisa direalisasikan,” ujar Wamendes Budi Arie dalam audiensi Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Website di setiap desa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan baik oleh kepala desa maupun masyarakat. Tidak hanya itu, adanya website juga menjadi salah satu sarana pendukung agar arsip di desa dapat tersimpan secara digital termasuk data.

Wamendes Budi Arie menyatakan bahwa data dari desa adalah data mikro karena tercatat sesuai dengan kenyataannya dan langsung dari aktor yang bersangkutan. Benar tidaknya data tersebut adalah kunci utama untuk menentukan kebijakan dalam membangun desa.

“Data dari desa itu paling reliabel, paling bisa diandalkan. Data makin detail itu makin bagus. Pembangunan harus berbasis data untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan desa,” jelas Wamen Budi Arie

“Saya orang yang ngotot soal data. Kalau datanya benar dan update pasti kebijakan tidak akan meleset. Kalau datanya sudah tidak benar ya bagaimana mungkin kebijakan yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Kan susah kalau begitu," tambah Wamen Budi Arie.

Untuk merealisasikan website desa, setiap pihak harus bekerja sama khususnya kepala desa yang memiliki kewenangan penuh atas desa. Tentu saja hal tersebut juga bisa didukung secara langsung oleh kepala daerah setempat.

Salah satu contohnya adalah Bupati Jembrana dengan program internet masuk desa.

“Kita punya program internet masuk desa. Tapi kita punya persoalan kita belum punya media center di kabupaten. karena ada beberapa wilayah yang memang blankspot seperti pegunungan,” ungkap I Nengah Tamba.

Berkaitan dengan data, Kabupaten Jembrana memang memanfaatkan teknologi informasi agar pendataan desa bisa dilaksanakan secara terpusat. Diantaranya terwujud dalam pencanangan Satu Desa Satu Data yang diresmikan Wamendes Budi Arie belum lama ini.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovich Agusta, Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana Made Sudantra, dan Plt Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Gedhe Budhiarta.

Sumber : dpmg.acehprov.go.id

Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa Desa Digital merupakan suatu konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital, baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, dengan desa digital diharapkan mampu untuk menurunkan biaya dan meningkatkan pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat desa.

“Desa digital akan memudahkan masyarakat dalam mengurus apapun. Jadi setelah masyarakat daftar secara online, terus dalam waktu yang sudah ditentukan, masyarakat sudah bisa mengambil keperluannya ke kantor desa tanpa menunggu-nunggu lagi,' ujar Pria kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri menambahkan, kepala desa  akan berkurang bebannya jika dana desa dikelola dengan cara non tunai. Karena jejak digitalnya jelas.

“Kalau semua dana desa dikelola dengan cara non tunai, itu sangat meringankan beban kepala desa. Karena jejak digitalnya jelas. Transaksi dana desa terekam dengan jelas,” kata Gus Menteri.

Dalam mengimplementasikan Karanganyar sebagai Desa Digital setidaknya sudah ada 6 aplikasi yang digunakan yaitu, Sistem Informasi Desa (SID), Website desa dengan domain, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pemetaan Digital, Aplikasi Leter C dan Aplikasi e-Commerce.

Dalam pengelolaan website dan pelayanan informasi, Pemerintah Desa Karanganyar memberdayakan kelompok masyarakat yang ada yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera.

Akses internet juga diharapkan dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place.

BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga mengatakan, bahwa dengan adanya desa-desa digital secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kemendes PDTT akan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk merealisasikan dua poin tersebut, salah satu caranya adalah menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi desa digital. Alhamdulillah, dari laporan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Purbalingga masih on the track untuk meningkatkan ekonomi dan SDM," pungkas Gus Menteri []

“Desa yang pintar akan mendukung kota/kabupaten yang pintar. Kota/kabupaten yang pintar akan mendukung provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung negara yang pintar. Seperti itu flow–nya,” ujar Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan desa yang pintar, Kemkominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara online. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK, sehingga dapat dilakukan dan dimonitor secara online.

“Aplikasi yang kami sediakan adalah aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New-Generation (Sideka-NG), aplikasi yang sudah berbasis komputasi cloud (awan) dimana operator desanya bisa mengikuti data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara online, juga meng-create website desa,” jelas Dwi.

Menurut Dwi, dalam memonitor setiap potensi dan perkembangan desa, bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, terdapat sekitar 75 ribu desa yang perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan website desa ini dinilai dapat memudahkan pemerintah, termasuk presiden, dalam memonitor secara online seluruh kegiatan pemerintahan, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di level desa.

Secara ringkas, pembuatan website desa tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dinamis. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa tersebut, informasi-informasi seputar tata kelola pemerintahan desa dan potensi-potensi desa, seperti potensi pariwisatanya untuk bisa dilihat tidak hanya oleh desa itu sendiri melainkan secara nasional, bahkan internasional.

Program aplikasi lainnya adalah aplikasi Bank Sampah, e-Posyandu, dan Dasawisma. Rangkaian aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo ini, nantinya akan memberikan para operator desa terkait akan pelatihan-pelatihan seputar pemanfaatan aplikasi tersebut dan TIK, yang akhirnya dapat diimplementasikan penggunaanya dan dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tersebut.

Didukung pula oleh program Desa Wisata, desa yang sudah terdigitalisasi dengan menarik untuk objek wisatanya juga akan mendapatkan pelatihan lainnya. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP), pelatihan-pelatihan bahasa kepada masyarakat desa dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, terutama saat menjelaskan potensi-potensi pariwisata ataupun kuliner.

“Dengan adanya program ini, Desa Gigital diharapkan dapat membantu mewujudkan smart city. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat perkembang terus dan dapat saling sharing dan membantu dalam mewujudkan pemerintahan desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu terhadap masyarakat, dan juga tata kelola pemerintah yang lebih informatif, dan transparan,” pungkas Dwi.

Sumber : https://aptika.kominfo.go.id/

Semuel Abrijani Pangerapan luncurkan Sideka NG dalam agenda penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021

RTIK PIDIE - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG) , Selasa (14/12/2021).

Sosialisasi dilakukan di tengah penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Sebagai informasi, Sideka-NG merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan layanan publik serta pemerintahan secara digital bagi tingkat desa dan kecamatan.

Sideka akan menjadi sarana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi desa dan kecamatan. Pemanfaatan aplikasi ini juga menjadi pendorong transformasi digital desa dan kecamatan.

Pada acara tersebut Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan pentingnya desa dan kecamatan memanfaatkan aplikasi ini.

Menurutnya, pembangunan berbasis smart city harus dimulai dari sektor terkecil, yakni desa dan kecamatan. Transformasi digital yang dilakukan oleh desa dan kecamatan akan menjadi fondasi dalam perwujudan smart city secara nasional.

“Kalau kita ingin punya smart city, maka kita harus punya smart village. Dengan terbangunnya smart village, transformasi digital Indonesia yang lebih luas akan lebih cepat,” ungkap Semuel.

Ia pun menjelaskan dua modul utama dalam aplikasi Sideka generasi terbaru. Modul pertama adalah Layanan Desa, sementara modul kedua adalah Website Desa

Desa atau kecamatan yang ingin memanfaatkan dua modul dalam Sideka generasi terbaru, kata Semuel, tidak perlu menyiapkan dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Setiap desa dan kecamatan dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan Kemenkominfo tersebut secara cuma-cuma

Pejabat desa atau kecamatan dapat langsung mengajukan implementasi Sideka di wilayahnya ke pemerintah kota/kabupaten.  

“Kalau dahulu aplikasi ini diberikan dari pusat ke desa, sekarang kota/kabupaten menjadi jembatan untuk menyalurkan Sideka generasi terbaru ke desa atau kecamatan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hosting dan training dalam pemanfaatan Sideka tetap dilakukan oleh Kemenkominfo.

Nantinya, proses implementasi Sideka NG oleh desa-desa di seluruh Indonesia juga akan dibantu oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), dan Satu Data Indonesia.

Melalui Sideka NG, Semuel berharap, Indonesia dapat segera mewujudkan kota dan negara pintar guna menjawab tantangan digital di masa depan.

“Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang siap dengan berbagai tuntutan digital,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Kemenkominfo juga menggelar webinar bertajuk “Cara Strategis Meningkatkan Citra Kota dan Kawasan Wisata”. Webinar tersebut membahas tentang kesiapan informasi dan teknologi (ICT) untuk mewujudkan smart city.

Agenda tersebut dihadiri oleh Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo Adypurnama, Pakar City Branding Hermawan Kartajaya, CEO Citiasia Farid Subkhan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan smart city adalah dengan melakukan branding. Pasalnya, suatu kota/kabupaten di wilayah pariwisata akan sulit bersaing jika tidak memiliki identitasnya sendiri.

“Kalau suatu kota atau wilayah destinasi tidak di branding, saingannya itu banyak. Jadi branding itu ibarat mangkuk, mewadahi produk supaya bisa bercampur dengan konsumen di dalamnya,” tegas Hermawan.

Senada dengan Hermawan, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara Asia lainnya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata besar tetapi masih kurang dalam hal implementasi. Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong kesadaran wisatawan akan adanya destinasi lain di Indonesia selain Pulau Bali.

“Posisi kita (Indonesia) masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia terkait kualitas destinasi wisata,” ujar Sandiaga.

Pemerintah pusat melakukan beragam upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan berbasis smart city, terutama di kawasan wisata.

Upaya dimulai dari adanya infrastruktur yang memadai, hingga kecakapan masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada.

“Fokus kita harus diutamakan pada information and technology readiness (ICT readiness). Baik pada lima destinasi superprioritas maupun destinasi prioritas,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata Sandiaga, bisa tempuh dengan cara kolaborasi. Artinya, berbagai pihak, baik dari swasta maupun kementerian harus berembuk untuk membuat strategi yang tepat guna.

Menanggapi paparan Sandiaga, Leonardo Adypurnama menyatakan bahwa Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) juga ikut berpartisipasi dalam merancang program pemampu (enabler) bertajuk “Integrated Tourism Master Plan” untuk mewujudkan daya saing pariwisata.

“Indonesia bekerja sama dengan bank dunia untuk menentukan supply dan demand yang ada di lapangan. Lewat cara ini, Indonesia bisa tahu cara apa yang perlu dan bisa dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara,” ungkap Leonardo.

Dengan rencana tersebut, diharapkan Bappenas bersama kementerian lainnya mampu mendongkrak minat wisatawan mancanegara sehingga ekonomi dapat segera pulih.

“Rencana besarnya, Indonesia mampu menarik kembali minat wisatawan mancanegara. Ketika hal itu terjadi, destinasi pariwisata pun sudah siap dengan dengan sejumlah infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Sumber : nextren.grid.id