Relawan TIK Pidie

Pernyataan Dukungan untuk penyelenggaraan Festik 2022 di Pekanbaru, Riau

Berikut ini pedoman Pedoman Kesekretariatan Relawan TIK Indonesia

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, langkah awalnya adalah dengan pembuatan website di setiap desa.

Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan dana desa sesuai Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

“Permendes sudah memungkinkan untuk desa membuat website dengan dana desa. Sudah dilindungi oleh ragulasi jadi seharusnya bisa direalisasikan,” ujar Wamendes Budi Arie dalam audiensi Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Website di setiap desa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan baik oleh kepala desa maupun masyarakat. Tidak hanya itu, adanya website juga menjadi salah satu sarana pendukung agar arsip di desa dapat tersimpan secara digital termasuk data.

Wamendes Budi Arie menyatakan bahwa data dari desa adalah data mikro karena tercatat sesuai dengan kenyataannya dan langsung dari aktor yang bersangkutan. Benar tidaknya data tersebut adalah kunci utama untuk menentukan kebijakan dalam membangun desa.

“Data dari desa itu paling reliabel, paling bisa diandalkan. Data makin detail itu makin bagus. Pembangunan harus berbasis data untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan desa,” jelas Wamen Budi Arie

“Saya orang yang ngotot soal data. Kalau datanya benar dan update pasti kebijakan tidak akan meleset. Kalau datanya sudah tidak benar ya bagaimana mungkin kebijakan yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Kan susah kalau begitu," tambah Wamen Budi Arie.

Untuk merealisasikan website desa, setiap pihak harus bekerja sama khususnya kepala desa yang memiliki kewenangan penuh atas desa. Tentu saja hal tersebut juga bisa didukung secara langsung oleh kepala daerah setempat.

Salah satu contohnya adalah Bupati Jembrana dengan program internet masuk desa.

“Kita punya program internet masuk desa. Tapi kita punya persoalan kita belum punya media center di kabupaten. karena ada beberapa wilayah yang memang blankspot seperti pegunungan,” ungkap I Nengah Tamba.

Berkaitan dengan data, Kabupaten Jembrana memang memanfaatkan teknologi informasi agar pendataan desa bisa dilaksanakan secara terpusat. Diantaranya terwujud dalam pencanangan Satu Desa Satu Data yang diresmikan Wamendes Budi Arie belum lama ini.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovich Agusta, Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana Made Sudantra, dan Plt Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Gedhe Budhiarta.

Sumber : dpmg.acehprov.go.id

Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa Desa Digital merupakan suatu konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital, baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, dengan desa digital diharapkan mampu untuk menurunkan biaya dan meningkatkan pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat desa.

“Desa digital akan memudahkan masyarakat dalam mengurus apapun. Jadi setelah masyarakat daftar secara online, terus dalam waktu yang sudah ditentukan, masyarakat sudah bisa mengambil keperluannya ke kantor desa tanpa menunggu-nunggu lagi,' ujar Pria kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri menambahkan, kepala desa  akan berkurang bebannya jika dana desa dikelola dengan cara non tunai. Karena jejak digitalnya jelas.

“Kalau semua dana desa dikelola dengan cara non tunai, itu sangat meringankan beban kepala desa. Karena jejak digitalnya jelas. Transaksi dana desa terekam dengan jelas,” kata Gus Menteri.

Dalam mengimplementasikan Karanganyar sebagai Desa Digital setidaknya sudah ada 6 aplikasi yang digunakan yaitu, Sistem Informasi Desa (SID), Website desa dengan domain, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pemetaan Digital, Aplikasi Leter C dan Aplikasi e-Commerce.

Dalam pengelolaan website dan pelayanan informasi, Pemerintah Desa Karanganyar memberdayakan kelompok masyarakat yang ada yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera.

Akses internet juga diharapkan dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place.

BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga mengatakan, bahwa dengan adanya desa-desa digital secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kemendes PDTT akan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk merealisasikan dua poin tersebut, salah satu caranya adalah menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi desa digital. Alhamdulillah, dari laporan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Purbalingga masih on the track untuk meningkatkan ekonomi dan SDM," pungkas Gus Menteri []

“Desa yang pintar akan mendukung kota/kabupaten yang pintar. Kota/kabupaten yang pintar akan mendukung provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung negara yang pintar. Seperti itu flow–nya,” ujar Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan desa yang pintar, Kemkominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara online. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK, sehingga dapat dilakukan dan dimonitor secara online.

“Aplikasi yang kami sediakan adalah aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New-Generation (Sideka-NG), aplikasi yang sudah berbasis komputasi cloud (awan) dimana operator desanya bisa mengikuti data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara online, juga meng-create website desa,” jelas Dwi.

Menurut Dwi, dalam memonitor setiap potensi dan perkembangan desa, bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, terdapat sekitar 75 ribu desa yang perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan website desa ini dinilai dapat memudahkan pemerintah, termasuk presiden, dalam memonitor secara online seluruh kegiatan pemerintahan, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di level desa.

Secara ringkas, pembuatan website desa tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dinamis. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa tersebut, informasi-informasi seputar tata kelola pemerintahan desa dan potensi-potensi desa, seperti potensi pariwisatanya untuk bisa dilihat tidak hanya oleh desa itu sendiri melainkan secara nasional, bahkan internasional.

Program aplikasi lainnya adalah aplikasi Bank Sampah, e-Posyandu, dan Dasawisma. Rangkaian aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo ini, nantinya akan memberikan para operator desa terkait akan pelatihan-pelatihan seputar pemanfaatan aplikasi tersebut dan TIK, yang akhirnya dapat diimplementasikan penggunaanya dan dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tersebut.

Didukung pula oleh program Desa Wisata, desa yang sudah terdigitalisasi dengan menarik untuk objek wisatanya juga akan mendapatkan pelatihan lainnya. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP), pelatihan-pelatihan bahasa kepada masyarakat desa dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, terutama saat menjelaskan potensi-potensi pariwisata ataupun kuliner.

“Dengan adanya program ini, Desa Gigital diharapkan dapat membantu mewujudkan smart city. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat perkembang terus dan dapat saling sharing dan membantu dalam mewujudkan pemerintahan desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu terhadap masyarakat, dan juga tata kelola pemerintah yang lebih informatif, dan transparan,” pungkas Dwi.

Sumber : https://aptika.kominfo.go.id/

Semuel Abrijani Pangerapan luncurkan Sideka NG dalam agenda penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021

RTIK PIDIE - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG) , Selasa (14/12/2021).

Sosialisasi dilakukan di tengah penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Sebagai informasi, Sideka-NG merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan layanan publik serta pemerintahan secara digital bagi tingkat desa dan kecamatan.

Sideka akan menjadi sarana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi desa dan kecamatan. Pemanfaatan aplikasi ini juga menjadi pendorong transformasi digital desa dan kecamatan.

Pada acara tersebut Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan pentingnya desa dan kecamatan memanfaatkan aplikasi ini.

Menurutnya, pembangunan berbasis smart city harus dimulai dari sektor terkecil, yakni desa dan kecamatan. Transformasi digital yang dilakukan oleh desa dan kecamatan akan menjadi fondasi dalam perwujudan smart city secara nasional.

“Kalau kita ingin punya smart city, maka kita harus punya smart village. Dengan terbangunnya smart village, transformasi digital Indonesia yang lebih luas akan lebih cepat,” ungkap Semuel.

Ia pun menjelaskan dua modul utama dalam aplikasi Sideka generasi terbaru. Modul pertama adalah Layanan Desa, sementara modul kedua adalah Website Desa

Desa atau kecamatan yang ingin memanfaatkan dua modul dalam Sideka generasi terbaru, kata Semuel, tidak perlu menyiapkan dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Setiap desa dan kecamatan dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan Kemenkominfo tersebut secara cuma-cuma

Pejabat desa atau kecamatan dapat langsung mengajukan implementasi Sideka di wilayahnya ke pemerintah kota/kabupaten.  

“Kalau dahulu aplikasi ini diberikan dari pusat ke desa, sekarang kota/kabupaten menjadi jembatan untuk menyalurkan Sideka generasi terbaru ke desa atau kecamatan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hosting dan training dalam pemanfaatan Sideka tetap dilakukan oleh Kemenkominfo.

Nantinya, proses implementasi Sideka NG oleh desa-desa di seluruh Indonesia juga akan dibantu oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), dan Satu Data Indonesia.

Melalui Sideka NG, Semuel berharap, Indonesia dapat segera mewujudkan kota dan negara pintar guna menjawab tantangan digital di masa depan.

“Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang siap dengan berbagai tuntutan digital,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Kemenkominfo juga menggelar webinar bertajuk “Cara Strategis Meningkatkan Citra Kota dan Kawasan Wisata”. Webinar tersebut membahas tentang kesiapan informasi dan teknologi (ICT) untuk mewujudkan smart city.

Agenda tersebut dihadiri oleh Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo Adypurnama, Pakar City Branding Hermawan Kartajaya, CEO Citiasia Farid Subkhan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan smart city adalah dengan melakukan branding. Pasalnya, suatu kota/kabupaten di wilayah pariwisata akan sulit bersaing jika tidak memiliki identitasnya sendiri.

“Kalau suatu kota atau wilayah destinasi tidak di branding, saingannya itu banyak. Jadi branding itu ibarat mangkuk, mewadahi produk supaya bisa bercampur dengan konsumen di dalamnya,” tegas Hermawan.

Senada dengan Hermawan, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara Asia lainnya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata besar tetapi masih kurang dalam hal implementasi. Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong kesadaran wisatawan akan adanya destinasi lain di Indonesia selain Pulau Bali.

“Posisi kita (Indonesia) masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia terkait kualitas destinasi wisata,” ujar Sandiaga.

Pemerintah pusat melakukan beragam upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan berbasis smart city, terutama di kawasan wisata.

Upaya dimulai dari adanya infrastruktur yang memadai, hingga kecakapan masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada.

“Fokus kita harus diutamakan pada information and technology readiness (ICT readiness). Baik pada lima destinasi superprioritas maupun destinasi prioritas,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata Sandiaga, bisa tempuh dengan cara kolaborasi. Artinya, berbagai pihak, baik dari swasta maupun kementerian harus berembuk untuk membuat strategi yang tepat guna.

Menanggapi paparan Sandiaga, Leonardo Adypurnama menyatakan bahwa Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) juga ikut berpartisipasi dalam merancang program pemampu (enabler) bertajuk “Integrated Tourism Master Plan” untuk mewujudkan daya saing pariwisata.

“Indonesia bekerja sama dengan bank dunia untuk menentukan supply dan demand yang ada di lapangan. Lewat cara ini, Indonesia bisa tahu cara apa yang perlu dan bisa dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara,” ungkap Leonardo.

Dengan rencana tersebut, diharapkan Bappenas bersama kementerian lainnya mampu mendongkrak minat wisatawan mancanegara sehingga ekonomi dapat segera pulih.

“Rencana besarnya, Indonesia mampu menarik kembali minat wisatawan mancanegara. Ketika hal itu terjadi, destinasi pariwisata pun sudah siap dengan dengan sejumlah infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Sumber : nextren.grid.id

1. Misinformasi adalah informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Bisa jadi tidak ada tujuan buruk bagi mereka yang turut menyebarkan konten tipe ini, selain sekedar untuk “mengingatkan” atau “berjaga-jaga”.
2. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan memang sengaja direkayasa (dibuat-buat) sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat atau mempengaruhi opini publik dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu darinya. 
3. Malinformasi adalah informasi yang memang memiliki cukup unsur kebenaran, baik berdasarkan  penggalan atau keseluruhan fakta obyektif. Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk merugikan bagi pihak lain, ketimbang berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa bentuknya  semisal pelecehan (verbal), ujaran kebencian dan diskriminasi, serta penyebaran informasi hasil pelanggaran privasi dan data pribadi. 

Agar kita dapat menjaga diri dari hoaks dan sekaligus melawannya, maka berikut ini adalah beberapa caranya:

.

Agar kita dapat menjaga diri dari hoaks dan sekaligus melawannya, maka berikut ini adalah beberapa caranya:

• Baca, baca, baca! Setiap informasi yang tersaji perlu dibaca secara utuh. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari sepotong-sepotong saja.
• Berpikir kritis, logis dan jernih ketika mendapatkan sebuah informasi. Jangan mudah baper atau terpancing, karena hoaks kerap dibuat untuk menyinggung emosi.
• Tabayyun, cek, ricek dan kroscek kembali setiap informasi yang kita terima. Pastikan sumbernya adalah pihak yang kredibel.
• Tahan jempol, Saring sebelum Sharing. Tidak semua informasi yang walaupun benar faktanya, tetapi pantas / layak untuk disebarkan.
• Ingatkan kawan atau saudara kita untuk tidak menyebarkan hoaks walau tanpa sengaja. Jika ragu atas suatu informasi, tanyakan secara japri/ terbatas.

Jika ingin memeriksa fakta suatu informasi atau ingin melaporkan adanya berita / kabar hoaks, silakan gunakan informasi di bawah ini.

Sumber : ICT Watch