Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pertama kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh setelah melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan semua pihak (SKPK) terhadap pengelolaan administrasi keuangan daerah dan penataan administrasi barang milik daerah pada masing-masing SKPK sesuai dengan aturan yang berlaku.
 |
| Pemkab Pidie Raih Opini WTP Pertama Kali dari BPK |
Opini WTP adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah terhadap keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Maman Abdul Rachman diterima langsung oleh Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, didampingi oleh Wakil Bupati M. Iriawan, SE dan Sekda Pidie di Kantor BPKP Aceh. Senin 19 September 2016
Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah mengatakan, indikator pemerintahan yang baik adalah adanya satu tekad untuk bersama-sama membangun daerah dengan konsep dan pelaksanaan yang terarah, terukur, transparansi dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Keberhasilan ini memperoleh predikat WTP berkat dukungan semua pihak dan masyarakat Pidie tentunya,” kata Sarjani.
Lebih lanjut Bupati Pidie menyampaikan, bahwa untuk mendapatkan predikat WTP tersebut tidaklah mudah karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi serta diperhatikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir yaitu Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta aturan lainnya yang terkait.
“Kami berharap, penilaian WTP tidak menjadi tujuan akhir dan hal yang lebih penting adalah mempertahankan predikat WTP sehingga tujuan pemerintah tercapai yaitu menciptakan Good Governance dan Good Goverment,” ujarnya.
Sumber : pidiekab.go.id
Sponsor Link
Posting Komentar