.

Akhyar Pada Saat di Pendopo Bupati Pidie

RTIK PIDIE, Sigli 
- 22 Agustus 2022 - Masih ingat kisah heroik Akhyar, siswa SMP 3 Mutiara yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Akhyar adalah pahlawan pada perhelatan HUT RI 77, dimana tidak di saat Sang Saka Merah Putih di kabarkan, tali bendera di tiang terlilit. Sehingga dengan inisiatif Akhyar langsung menuju lapangan dan memanjat tiang bendera, melepaskan lilitan tali bendera di tiang bendera. Alhasil Upacara HUT RI 77 di SMP 3 Mutiara langsung di lanjutkan.  

Malam temu ramah dengan anggota Paskibraka dan Akhyar turut dihadiri oleh Pj. Bupati Pidie, Sekda, Kapolres Pidie, Dandim Pidie, Anggota Paskibraka serta unsur Forkopimda kabupaten Pidie. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Pendopo Bupati Kabupaten Pidie.

Akhyar hadir dengan nuansa Baju Coklat Khas Pramuka, Celana hitam menggunakan peci hitam ditemani oleh Kepala Sekolah dan dewan guru SMP 3 Mutiara. Gagahnya Akhyar menjadi sorotan tamu undangan dan di warnai tepuk tangan dari para tamu undangan yang hadir. 

Akhyar Siswa SMP 3 Mutiara atas aksi heroiknya mendapatkan penghargaan dari Pj. Bupati Pidie sebagai pahlawan cilik yang melepaskan lilitan tali Bendera Merah Putih yang tersangkut pada tiang bendera dalam upacara Hari Ulang Tahun ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP 3 Mutiara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. 

"Tadi malam Akhyar mendapat undangan Khusus dari P.j Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si dan mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan cilik pada kegiatan jamuan makan malam bersama team Paskibraka dan Unsur Forkopimda kabupaten Pidie" ujar kepala sekolah SMP 3 Mutiara. 

Dalam sambutannya Pj. Bupati Pidie menyampaikan "ucapan terima kasih kepada team Paskibraka yang telah menyukseskan Upacara HUT RI 77 dengan khidmat". 

Lanjutnya "Ucapan terima kasih kepada Ananda Akhyar yang telah menjadi Pahlawan Cilik pada Perayaan HUT RI 77 di SMP 3 Mutiara. Semoga bisa menginspirasi anak-anak lain untuk menjadi untuk cinta tanah air". 

Diakhir sambutannya Pj. Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si berpesan "jangan pernah tanyakan apa yang negera berikan buat aku, tetapi tanyakan apa yang aku berikan buat negara". 

Dalam unggahan Vidio Akhyar memanjat tiang yang di unggah pada akun facebook Rifka Z Salman telah di tonton sebanyak 3 ribu, like sebanyak 224 dan share sebanyak 208 kali.

Ketua RTIK Pidie Zikrillah M.Pd Pada Saat Menyampaikan Sambutan Kegiatan Seminar Leterasi Digital

RTIK PIDIE, SIGLI - Menuju Masyarakat Gampong melek digital Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Aceh selenggarakan seminar Literasi Digital Saweu Gampong di ruang kampus PTI Al-Hilal Sigli. Selasa, 16 Agustus 2022. 

Acara kolaborasi diselenggarakan oleh Kominfo & Siberkreasi, didukung oleh RTIK Aceh dan RTIK Kabupaten Pidie dihadiri 140 peserta dari kalangan mahasiswa, unsur gampong, pelaku UMKM dan masyarakat umum turut pula dihadiri Drs. Abdul Manaf M.Pd selaku ketua 1 bidang Akademik PTI Al-Hilal Sigli dan dibuka langsung oleh Kadis Kominfo dan Persandian Kabupaten Pidie Muhammad Fadhil, S.Kom, M.Kom. 

Zikrul Khalid, ST. MT selaku Wakil Ketua RTIK Kabupaten Pidie dan Dosen Universitas Jabal Ghafur Sigli masyarakat diharapkan agar lebih beretika dalam menggunakan media sosial di era digital.

Fakhrullah Maulana lebih akrab disapa Bang Maul, saat mengisi materi mengatakan, Dunia digital ini tidak ada yang aman 100%, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin untuk menjaga diri dan keluarga kita dari dunia digital. 

“Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan, sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital,” tuturnya Bang Maul.

Zikrillah M.Pd ketua RTIK Kabupaten Pidie mengatakan, seminar ini sangat diperlukan untuk masyarakat pidie yang selama ini warga pidie terutama ibu-ibu bahkan mahasiswa sudah menjadi korban penipuan di Media Sosial dengan iming-iming undian paket dan sejenisnya.

“Ilmu yang diajarkan semoga bisa diterapkan dalam sehari-sehari, seperti kasus klik link undian yang ada di iklan pada website, media sosial. Alhamdulillah materi yang disampaikan membuka pikiran para peserta untuk tidak klik link iming-iming undian berhadian,” tuturnya.

Ia melanjutkan, seperti materi yang disampaikan ketua RTIK Aceh, Malware (Malicious Software) itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat. Jenis-jenis Malware itu seperti, Virus, Worm, Trojan Horse, Ransomware dan Spyware/Adware jenis malware yang sangat berbahaya,” tuturnya

Zikrillah M.Pd Ketua Relawan TIK Kabupaten Pidie berharap Kementerian Kominfo melalui siberkreasi dapat lebih sering untuk mengadakan kegiatan serupa di kabupaten pidie untuk meliterasikan masyarakat kabupaten pidie,” tutupnya.

Letarasi Digital Saweu Gampong, 5000 Gerakan Makin Cakap Digital Aceh Bersama Kementerian Kominfo Republik Indonesia | Makin Cakap Digital | Siber Kreasi |Relawan TIK Aceh  | Relawan TIK Pidie

RTIK PIDIE
Berdasarkan Survei APJII Tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta pengguna aktif atau sekitar 73,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Disaat yang bersamaan, pertumbuhan pengguna yang massif ini membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatnya penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Internet. Sebagai ilustrasi, penggunaan dunia digital di Indonesia, hingga akhir 2020 terdapat lebih dari 320 kasus pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama terkait dengan berita palsu dan ujaran kebencian di media social (www.detik.com, 2021).

Lebih lanjut lagi. Hingga 31 Desember 2020, terdapat 1.858.554 konten situs yang telah diblokir oleh Kementerian Kominfo dan mayoritas situs tersebut merupakan situs pornografi (Kominfo, 2019).

Tindakan pemerintah ini menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan penggunaan TIK dan Internet di Indonesia kurang sehat.

Karena itu, Literasi Digital sangatlah diperlukan bagi masyarakat. Berikut hasil pengukuran Status Literasi Digital  Indonesia  tahun 2020 di 34 provinsi di Indonesia dalam rangka untuk mengukur dan menganalisa kebiasaan dan aktivitas responden dalam menggunakan internet.

Akses internet ini diakui responden semakin cepat, terjangkau dan tersebar sampai ke pelosok. Sebagian besar masyarakat juga menggunakan internet ini untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online. Media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia secara nasional adalah Whatsapp, Facebook, dan Youtube. 40% dari pengguna media sosial Whatsapp bahkan menggunakannya lebih dari 5 jam sehari.

Dalam menggunakan media sosial, ternyata masih banyak responden yang mengaku menaruh informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Selain itu, 30%-60% responden mengaku pernah terpapar hoaks, 11% responden pernah menyebarkan hoaks karena tidak terlalu memikirkan kebenaran informasi tersebut, dan sebagian hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan agama yang diterima paling banyak melalui media social Facebook.

Pengukuran literasi digital di Indonesia masih berada pada level “sedang”. Sub-indeks dari informasi dan literasi data memiliki skor yang paling rendah. Sementara itu, secara rata-rata skor indeks untuk Indonesia wilayah Tengah memiliki skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor indeks Indonesia wilayah Barat dan Timur. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi hoaks perlu diperkuat. Jika masyarakat dapat mengidentifikasi hoaks, maka mereka akan cenderung tidak ikut menyebarkan hoaks.

Namun hal ini terkait dengan kemampuan kognitif masyarakat itu sendiri. Diperlukan juga kampanye untuk menghilangkan kebiasaan menaruh informasi pribadi yang bersifat sensitif di media sosial. RUU Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap data pribadi mereka.

Pengetahuan tentang literasi digital perlu dikemas sehingga menjadi topik yang dibahas di lingkaran keluarga/saudara. Orang-orang dan tokoh-tokoh kunci ini dapat sekaligus menjadi sumber target berbagi informasi. Perlu juga melibatkan tokoh agama, ketua RT/RW, serta tokoh adat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka cukup tinggi.

Berdasarkan hasil kajian literasi digital diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut berperan aktif dalam menghentikan penyebaran hoaks serta dampak negatif internet lainnya dengan meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia melalui pelatihan kecakapan literasi digital. Dunia internet saat ini semakin dipenuhi konten berbau berita bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik- praktik penipuan.

Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran dari tiap-tiap individu. Menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. 

Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud termasuk menciptakan, mengkolaborasi,mengkomunikasikan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan memahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan agar efektif untuk mencapai tujuan. Termasuk juga kesadaran dan berpikir kritis terhadap berbagai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari- hari.

Memacu individu untuk beralih dari konsumen informasi yang pasif menjadi produsen aktif, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat berisiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis-kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoaks, atau korban penipuan yang berbasis digital.

Membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung rukun dan kondusif. Untuk mewujudkan serta mengimplementasikan hasil kajian tersebut, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan literasi digital terhadap masyarakat agar dapat mengetahui serta mengikuti berbagai kegiatan literasi digital, sehingga hasil akhir dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan kognitif masyarakat Indonesia melalui berbagai kelas literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah Menyusun Peta Jalan Literasi Digital 2021 -2024 yang menggunakan sejumlah referensi global dan nasional.

Dalam Peta Jalan ini dirumuskan 4(empat) kerangka literasi digital untuk penyusunan kurikulum, yaitu Digital Skills, Digital  Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture. Dan 3(tiga) kerangka literasi digital yang digunakan dalam penyusunan program yaitu, Digital Society, Digital Economy, dan Digital Government.

Aceh dalam konteks pemanfaatan teknologi dan informasi, ternyata memiliki petuah-petuah atau kearifan lokal masyarakat gampong dalam menyikapi permasalahan aktivitas berliterasi digital. Salah satu kearifan lokal itu adalah hadih maja bagi masyarakat Aceh yang sudah mulai memudar saat ini. Hadih-hadih maja tersebut merupakan miniatur cara berpikir, bertindak, dan bersikap masyarakat Aceh dalam permasalahan kehidupan privasi, sosial, agama, bahkan hingga konteks budaya secara global.

“Mamèh bèk bagah ta'uet, phét bèk bagah ta-ula” manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan’. Hadih maja tersebut mengajarkan kita nilai-nilai kehati-hatian (protektif). Makanan atau minuman apapun, meskipun rasanya manis jika  hal itu justru menjadi racun, harusnya ditolak. Sebaliknya, walau itu pahit, tetapi merupakan obat penawar, jangan justru dimuntahkan. Meunyoe tapatéh haba peusuna, aneuk deungon ma jimupaké ‘kalau percaya kabar fitnah, anak dengan ibu kandung pun dapat bertikai’.

Merebaknya kabar hoaks akhir-akhir ini tentu tidak terlepas dari kurangnya sikap kritis para pengguna internet. Hadih maja di atas secara jelas menggambarkan bagaimana sebuah ikatan emosional ibu dan anak dapat saja hancur berantakan karena kesalahpahaman informasi, baik itu berita fitnah maupun berita bohong lainnya.

“Ureueng tuha bèk geuboh tungkat, ureueng malém bèk geuboh kitab” orang tua jangan membuang tongkat, orang alim jangan membuang kitab’. Hadih maja ini mengingatkan siapa saja untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran yang dijunjungnya. Jika seorang dewasa hendaknya mengedepankan rasionalitas dan aturan yang berlaku dalam bersikap dalam kehidupan mereka. Demikian juga halnya seorang pemuka agama harus berpegang teguh dengan tuntunan agama yang dianutnya.

Jika tidak, dalam konteks literasi digital, tatkala kita tidak menerapkan konsistensi memegang aturan berlaku dalam bertindak,diyakini akan mudah saja percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasi yang didapatkan.

Rekam petuah-petuah leluhur kita yang kental budaya timur yang santun dan luhur dibarengi nilai-nilai religius menjadi filter efektif dan perlu digalakkan dan digaungkan kembali meski terkesan konservatif dalam menangkal perilaku yang tidak mencerminkan melek berliterasi digital.

Oleh karena itu, pemahaman konsep literasi digital yang kompleks bagi masyarakat kita sangat mendesak diperlukan. Dari pelbagai literatur, literasi digital dapat dimaknai sebagai kompetensi yang semata-mata bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi, tapi juga meliputi kemampuan menganalisis, berpikir kritis dan memfilter informasi yang didapatkan.

Berkaitan dengan gambaran umum di atas, Relawan TIK Aceh  bersama Relawan TIK Pidie akan menyelenggaran kegiatan seminar leterasi digital di Kabupaten Pidie dengan tema kegiatan Kegiatan Komunitas  “Literasi Digital Sawue Gampong” 5000 Gerakan Makin Cakap Digital Aceh. yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, Tgl 16 Agustus 2022 di  Kampus Al - Hilal Sigli Jam:13:30 s.d Selesai. 


RTIK PIDIE
- Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Pidie berbagi pengalaman kegiatan RTIK Pidie dalam acara “Seminar Nasional dan Lokakarya School of Influencer”. Diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi & Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital atau sering disebut Siberkreasi, Kamis 1 Agustus Tahun 2019

Dalam acara ini, Relawan TIK Pidie diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan materi tentang kegiatan relawan TIK di Pidie. Yang disampaikan oleh Safwaturrahman selaku sekretaris Relawan TIK Pidie dengan mengangkat judul “Membangun Gampong TIK yang Terintegarsi”.

Lalu kenapa kenapa Relawan TIK Pidie mengangkat judul Membangun Gampong TIK yang Terintegarsi, apa hubungan dengan siberkreasi ?

Menurut Safwaturrahman “Saat ini TIK Gampong atau lebih keren disebut website gampong bagian dari kegiatan siberkreasi. Karena website gampong juga bisa memproduksi konten-konten positif untuk melawan konten jahat. Seperti memuat konten literasi digital dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan penggunaan Dana Desa”.

Selain itu untuk mengajak generasi – generasi baru. Generasi yang bisa memanfaatkan kecanggihan TIK untuk kemaslahatan bersama misal mempromusikan potensi desa di internet. Menulis tentang desa di internet dan lain sebagainya dengan tujuan mengapai kemajuan.

Selain itu, safwaturrahman juga membahas hasil yang telah di capai. Saat ini Relawan TIK Pidie sedang melakukan pedampingan website di beberapa Kecamatan dalam kabupaten Pidie seperti di kecamatan Glumpang Tiga. Tangse, Kembang Tanjong, Mila, Sakti, Mutiara Timur dan Kota Sigli.

Pada tahun 2016, dampingan RTIK Pidie, Gampong Cot Baroh Kecamatan Glumpang Tiga masuk dalam program Desa Broadband Terpadu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Prakarsa Pemberdaaan Desa Dan Kawasan (BP2DK). Melalui program ini Gampong Cot Baroh mendapatkan akses USO dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Acara Seminar Nasional dan Lokakarya School of Influencer yang diadakan di Sukma Bangsa juga dihadiri oleh Pemateri Nasional dan juga Lokakarya Sarmoko Saridi kreator nongkrong siberkreasi, Sumarno dari PTP Pustekkom Kemendikbut. Perwakilan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Ihan Nurdin pimpinan redaksi Acehtren, M. Hanif Hasballah youtuber, Qustalhany duta rumah belajar Provinsi Aceh.

Ketua Relawan TIK Kabupaten Pidie Nuryadin Saifunna berterima kasih kepada Siberkreasi, BAKTI dan juga Kemendikbud atas tersenggelaranya acara ini. Karna dengan adanya acara tersebebut masyarakat di Pidie khususnya lebih memahami lagi bagaimana menangkal hoax di media sosial dan memilah mana yang mana kabar hoaxs dan bukan hoaxs dan kita lihat antusias peserta juga luar biasa.

Sumber : infonanggroe.com

Foto Instrgram @kotabandaaceh


RTIK PIDIE - Pemerintah Aceh mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan produknya di katalog lokal Pemerintah Aceh.

Hal tersebut dilakukan menyusul arahan Penjabat Gubenur Aceh, Achmad Marzuki melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau Unit Layanan dan Jasa (ULP) Setda Aceh.

Kepala ULP Setda Aceh, T. Aznal Zahri, mengatakan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan arahan Pj Gubernur dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Aceh paska-pandemi Covid-19.

“Menindaklanjuti arahan itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh telah membuka pengumuman bagi UMKM di Aceh untuk mendaftarkan produk usahanya di lokal provinsi Aceh,” kata Aznal dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (9/8/2022).

Aznal mengatakan sedikitnya ada 10 etalase yang sudah tersedia yaitu alat tulis kantor, minuman dan makanan, aspal, pakaian dinas serta bahan material, termasuk servis kendaraan, bahan pokok, beton ready mix, jasa keamanan dan kebersihan.

Aznal menyampaikan para pelaku UMKM, dapat mendaftarkan produknya dengan cara pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftarkan akun Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE dengan cara mendaftar di website LPSE pada laman https://lpse.lkpp.go.id, atau mendaftar di kantor LPSE terdekat.

Selanjutnya, akun itu harus aktif Agregasi Data Penyedia (ADP) agar bisa login di LPSE manapun dan bisa untuk login katalog elektronik. Langkah selanjutnya, pelaku usaha harus mengisi dan melengkapi informasi kualifikasi penyedia pada aplikasi SIKAP.

Sumber : Instrgram @kotabandaaceh

Pernyataan Dukungan untuk penyelenggaraan Festik 2022 di Pekanbaru, Riau



RTIK PIDIE
- Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah sebutan untuk individu atau kelompok yang memberikan bantuan TIK secara sukarela demi amal. Di Indonesia ada organisasi nirlaba bernama Relawan TIK Indonesia yang didirikan oleh komunitas pegiat TIK dan relawan TIK sebagai wadah komunikasi dan kerjasama untuk mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat. Relawan TIK Indonesia juga menjalin kerjasama dengan komponen quadruple helix yang meliputi perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan, dan unsur masyarakat lainnya untuk melaksanakan pembangunan masyarakat informasi Indonesia secara bersama-sama.

Berikut ini pedoman Pedoman Kesekretariatan Relawan TIK Indonesia



RTIK PIDIE - Digitalisasi harus diperkuat dari tingkat desa sehingga segala informasi dalam pembangunannya dapat disebarluaskan secara cepat.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan, langkah awalnya adalah dengan pembuatan website di setiap desa.

Hal ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan dana desa sesuai Permendes No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

“Permendes sudah memungkinkan untuk desa membuat website dengan dana desa. Sudah dilindungi oleh ragulasi jadi seharusnya bisa direalisasikan,” ujar Wamendes Budi Arie dalam audiensi Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Website di setiap desa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan baik oleh kepala desa maupun masyarakat. Tidak hanya itu, adanya website juga menjadi salah satu sarana pendukung agar arsip di desa dapat tersimpan secara digital termasuk data.

Wamendes Budi Arie menyatakan bahwa data dari desa adalah data mikro karena tercatat sesuai dengan kenyataannya dan langsung dari aktor yang bersangkutan. Benar tidaknya data tersebut adalah kunci utama untuk menentukan kebijakan dalam membangun desa.

“Data dari desa itu paling reliabel, paling bisa diandalkan. Data makin detail itu makin bagus. Pembangunan harus berbasis data untuk menciptakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan desa,” jelas Wamen Budi Arie

“Saya orang yang ngotot soal data. Kalau datanya benar dan update pasti kebijakan tidak akan meleset. Kalau datanya sudah tidak benar ya bagaimana mungkin kebijakan yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Kan susah kalau begitu," tambah Wamen Budi Arie.

Untuk merealisasikan website desa, setiap pihak harus bekerja sama khususnya kepala desa yang memiliki kewenangan penuh atas desa. Tentu saja hal tersebut juga bisa didukung secara langsung oleh kepala daerah setempat.

Salah satu contohnya adalah Bupati Jembrana dengan program internet masuk desa.

“Kita punya program internet masuk desa. Tapi kita punya persoalan kita belum punya media center di kabupaten. karena ada beberapa wilayah yang memang blankspot seperti pegunungan,” ungkap I Nengah Tamba.

Berkaitan dengan data, Kabupaten Jembrana memang memanfaatkan teknologi informasi agar pendataan desa bisa dilaksanakan secara terpusat. Diantaranya terwujud dalam pencanangan Satu Desa Satu Data yang diresmikan Wamendes Budi Arie belum lama ini.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Badan Pengembangan Informasi Ivanovich Agusta, Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana Made Sudantra, dan Plt Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Gedhe Budhiarta.

Sumber : dpmg.acehprov.go.id


RTIK PIDIE
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meninjau desa digital yang bertempat di desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada Selasa (10/3).

Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa Desa Digital merupakan suatu konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital, baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, dengan desa digital diharapkan mampu untuk menurunkan biaya dan meningkatkan pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat desa.

“Desa digital akan memudahkan masyarakat dalam mengurus apapun. Jadi setelah masyarakat daftar secara online, terus dalam waktu yang sudah ditentukan, masyarakat sudah bisa mengambil keperluannya ke kantor desa tanpa menunggu-nunggu lagi,' ujar Pria kelahiran Jombang ini.

Gus Menteri menambahkan, kepala desa  akan berkurang bebannya jika dana desa dikelola dengan cara non tunai. Karena jejak digitalnya jelas.

“Kalau semua dana desa dikelola dengan cara non tunai, itu sangat meringankan beban kepala desa. Karena jejak digitalnya jelas. Transaksi dana desa terekam dengan jelas,” kata Gus Menteri.

Dalam mengimplementasikan Karanganyar sebagai Desa Digital setidaknya sudah ada 6 aplikasi yang digunakan yaitu, Sistem Informasi Desa (SID), Website desa dengan domain, Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pemetaan Digital, Aplikasi Leter C dan Aplikasi e-Commerce.

Dalam pengelolaan website dan pelayanan informasi, Pemerintah Desa Karanganyar memberdayakan kelompok masyarakat yang ada yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera.

Akses internet juga diharapkan dapat mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau market place.

BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal menggunakan internet of things (IoT) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui inovasi digital.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga mengatakan, bahwa dengan adanya desa-desa digital secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kemendes PDTT akan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Untuk merealisasikan dua poin tersebut, salah satu caranya adalah menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi desa digital. Alhamdulillah, dari laporan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Purbalingga masih on the track untuk meningkatkan ekonomi dan SDM," pungkas Gus Menteri []



RTIK PIDIE
- Menjadi sebuah unit terkecil yang ada di pemerintahan, desa atau kelurahan dapat mendukung terciptanya kota pintar atau smart city. Transformasi digital pada desa atau kelurahan, dinilai dapat membantu mewujudkan pemerintahan/negara yang pintar pula.

“Desa yang pintar akan mendukung kota/kabupaten yang pintar. Kota/kabupaten yang pintar akan mendukung provinsi yang pintar. Provinsi yang pintar akan mendukung negara yang pintar. Seperti itu flow–nya,” ujar Koordinator Penyusunan Masterplan Smart City Direktorat LAIP, Dwi Elfrida Simanungkalit.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan desa yang pintar, Kemkominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) mempunyai program Desa Digital. Program ini, akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada operator dan pemerintah desa untuk sudah mulai memberikan layanan-layanan secara online. Seperti halnya tata pemerintahan ataupun sistem informasi yang kini perlu ditingkatkan dengan mulai memanfaatkan TIK, sehingga dapat dilakukan dan dimonitor secara online.

“Aplikasi yang kami sediakan adalah aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New-Generation (Sideka-NG), aplikasi yang sudah berbasis komputasi cloud (awan) dimana operator desanya bisa mengikuti data tentang keuangan desanya, melakukan pelayanan kepada masyarakat secara online, juga meng-create website desa,” jelas Dwi.

Menurut Dwi, dalam memonitor setiap potensi dan perkembangan desa, bukanlah hal yang mudah. Di Indonesia, terdapat sekitar 75 ribu desa yang perlu diperhatikan dan diberi dukungan. Oleh sebab itu, dengan adanya pembuatan website desa ini dinilai dapat memudahkan pemerintah, termasuk presiden, dalam memonitor secara online seluruh kegiatan pemerintahan, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di level desa.

Secara ringkas, pembuatan website desa tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi-informasi yang dinamis. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh desa tersebut, informasi-informasi seputar tata kelola pemerintahan desa dan potensi-potensi desa, seperti potensi pariwisatanya untuk bisa dilihat tidak hanya oleh desa itu sendiri melainkan secara nasional, bahkan internasional.

Program aplikasi lainnya adalah aplikasi Bank Sampah, e-Posyandu, dan Dasawisma. Rangkaian aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo ini, nantinya akan memberikan para operator desa terkait akan pelatihan-pelatihan seputar pemanfaatan aplikasi tersebut dan TIK, yang akhirnya dapat diimplementasikan penggunaanya dan dapat dibagikan kepada masyarakat daerah tersebut.

Didukung pula oleh program Desa Wisata, desa yang sudah terdigitalisasi dengan menarik untuk objek wisatanya juga akan mendapatkan pelatihan lainnya. Melalui Kantor Staf Presiden (KSP), pelatihan-pelatihan bahasa kepada masyarakat desa dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing, terutama saat menjelaskan potensi-potensi pariwisata ataupun kuliner.

“Dengan adanya program ini, Desa Gigital diharapkan dapat membantu mewujudkan smart city. Dalam hal ini, dimulai dari skala desa, yang kemudian dapat perkembang terus dan dapat saling sharing dan membantu dalam mewujudkan pemerintahan desa dengan pelayanan terbaik dan terpadu terhadap masyarakat, dan juga tata kelola pemerintah yang lebih informatif, dan transparan,” pungkas Dwi.

Sumber : https://aptika.kominfo.go.id/

Semuel Abrijani Pangerapan luncurkan Sideka NG dalam agenda penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021

RTIK PIDIE - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG) , Selasa (14/12/2021).

Sosialisasi dilakukan di tengah penutupan Gerakan Menuju Smart City 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Sebagai informasi, Sideka-NG merupakan aplikasi yang membantu pengelolaan layanan publik serta pemerintahan secara digital bagi tingkat desa dan kecamatan.

Sideka akan menjadi sarana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi desa dan kecamatan. Pemanfaatan aplikasi ini juga menjadi pendorong transformasi digital desa dan kecamatan.

Pada acara tersebut Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan pentingnya desa dan kecamatan memanfaatkan aplikasi ini.

Menurutnya, pembangunan berbasis smart city harus dimulai dari sektor terkecil, yakni desa dan kecamatan. Transformasi digital yang dilakukan oleh desa dan kecamatan akan menjadi fondasi dalam perwujudan smart city secara nasional.

“Kalau kita ingin punya smart city, maka kita harus punya smart village. Dengan terbangunnya smart village, transformasi digital Indonesia yang lebih luas akan lebih cepat,” ungkap Semuel.

Ia pun menjelaskan dua modul utama dalam aplikasi Sideka generasi terbaru. Modul pertama adalah Layanan Desa, sementara modul kedua adalah Website Desa

Desa atau kecamatan yang ingin memanfaatkan dua modul dalam Sideka generasi terbaru, kata Semuel, tidak perlu menyiapkan dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Setiap desa dan kecamatan dapat memanfaatkan aplikasi yang disediakan Kemenkominfo tersebut secara cuma-cuma

Pejabat desa atau kecamatan dapat langsung mengajukan implementasi Sideka di wilayahnya ke pemerintah kota/kabupaten.  

“Kalau dahulu aplikasi ini diberikan dari pusat ke desa, sekarang kota/kabupaten menjadi jembatan untuk menyalurkan Sideka generasi terbaru ke desa atau kecamatan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hosting dan training dalam pemanfaatan Sideka tetap dilakukan oleh Kemenkominfo.

Nantinya, proses implementasi Sideka NG oleh desa-desa di seluruh Indonesia juga akan dibantu oleh sejumlah kementerian terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes), dan Satu Data Indonesia.

Melalui Sideka NG, Semuel berharap, Indonesia dapat segera mewujudkan kota dan negara pintar guna menjawab tantangan digital di masa depan.

“Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang siap dengan berbagai tuntutan digital,” imbuhnya

Pada kesempatan yang sama, Kemenkominfo juga menggelar webinar bertajuk “Cara Strategis Meningkatkan Citra Kota dan Kawasan Wisata”. Webinar tersebut membahas tentang kesiapan informasi dan teknologi (ICT) untuk mewujudkan smart city.

Agenda tersebut dihadiri oleh Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo Adypurnama, Pakar City Branding Hermawan Kartajaya, CEO Citiasia Farid Subkhan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan smart city adalah dengan melakukan branding. Pasalnya, suatu kota/kabupaten di wilayah pariwisata akan sulit bersaing jika tidak memiliki identitasnya sendiri.

“Kalau suatu kota atau wilayah destinasi tidak di branding, saingannya itu banyak. Jadi branding itu ibarat mangkuk, mewadahi produk supaya bisa bercampur dengan konsumen di dalamnya,” tegas Hermawan.

Senada dengan Hermawan, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih tertinggal dari negara Asia lainnya.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi wisata besar tetapi masih kurang dalam hal implementasi. Begitu pula dengan pemanfaatan teknologi untuk mendorong kesadaran wisatawan akan adanya destinasi lain di Indonesia selain Pulau Bali.

“Posisi kita (Indonesia) masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia terkait kualitas destinasi wisata,” ujar Sandiaga.

Pemerintah pusat melakukan beragam upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan berbasis smart city, terutama di kawasan wisata.

Upaya dimulai dari adanya infrastruktur yang memadai, hingga kecakapan masyarakat dalam menggunakan fasilitas dan teknologi yang ada.

“Fokus kita harus diutamakan pada information and technology readiness (ICT readiness). Baik pada lima destinasi superprioritas maupun destinasi prioritas,” ujarnya.

Langkah tersebut, kata Sandiaga, bisa tempuh dengan cara kolaborasi. Artinya, berbagai pihak, baik dari swasta maupun kementerian harus berembuk untuk membuat strategi yang tepat guna.

Menanggapi paparan Sandiaga, Leonardo Adypurnama menyatakan bahwa Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) juga ikut berpartisipasi dalam merancang program pemampu (enabler) bertajuk “Integrated Tourism Master Plan” untuk mewujudkan daya saing pariwisata.

“Indonesia bekerja sama dengan bank dunia untuk menentukan supply dan demand yang ada di lapangan. Lewat cara ini, Indonesia bisa tahu cara apa yang perlu dan bisa dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara,” ungkap Leonardo.

Dengan rencana tersebut, diharapkan Bappenas bersama kementerian lainnya mampu mendongkrak minat wisatawan mancanegara sehingga ekonomi dapat segera pulih.

“Rencana besarnya, Indonesia mampu menarik kembali minat wisatawan mancanegara. Ketika hal itu terjadi, destinasi pariwisata pun sudah siap dengan dengan sejumlah infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Sumber : nextren.grid.id


RTIK Pidie

{picture#https://4.bp.blogspot.com/-xnDCl_Y5ff8/VsXl9b7QZ1I/AAAAAAAAAnc/yIU7pF5dom0/s320/Logo%2BRTIK%2BPidie.png} Relawan TIK Pidie (Pengurus Daerah - Relawan TIK Indonesia) merupakan bagian dari Relawan TIK Indonesia dengan misi pengembangan pengetahuan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Komunikasi bagi masyarakat Pidie. {facebook#https://www.facebook.com/rtikpidie} {twitter#https://twitter.com/rtikpidie} {google#https://plus.google.com/+RtikpidieBlogspotIdPidie/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCK9aWVeJgR4LnAp7wILQbiA}