Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pertama kalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh setelah melakukan berbagai upaya dan kerja sama dengan semua pihak (SKPK) terhadap pengelolaan administrasi keuangan daerah dan penataan administrasi barang milik daerah pada masing-masing SKPK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Opini WTP adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah terhadap keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Maman Abdul Rachman diterima langsung oleh Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, didampingi oleh Wakil Bupati M. Iriawan, SE dan Sekda Pidie di Kantor BPKP Aceh. Senin 19 September 2016

Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah mengatakan, indikator pemerintahan yang baik adalah adanya satu tekad untuk bersama-sama membangun daerah dengan konsep dan pelaksanaan yang terarah, terukur, transparansi dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Keberhasilan ini memperoleh predikat WTP berkat dukungan semua pihak dan masyarakat Pidie tentunya,” kata Sarjani.

Lebih lanjut Bupati Pidie menyampaikan, bahwa untuk mendapatkan predikat WTP tersebut tidaklah mudah karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi serta diperhatikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir yaitu Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta aturan lainnya yang terkait.

“Kami berharap, penilaian WTP tidak menjadi tujuan akhir dan hal yang lebih penting adalah mempertahankan predikat WTP sehingga tujuan pemerintah tercapai yaitu menciptakan Good Governance dan Good Goverment,” ujarnya.

Sumber : pidiekab.go.id

WWW.RTIKPIDIE.OR.ID - JAKARTA, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menekankan pentingnya teknologi informasi dalam menciptakan ruang penguatan partisipasi publik. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat bisa berperan lebih aktif dalam mengawal proses pembangunan, mulai pembuatan kebijakan sampai monitoring pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Fasilitas atau saluran yang disediakan pemerintah seperti lapor.go.id adalah sarana yang sangat bermanfaat,” jelas Eko.

Hal itu disampaikan Eko pada seminar Festival Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) di Yogyakarta, 16-17 September 2016, yang digelar oleh Kominfo dan didukung KSP. Eko menjadi salah satu pembicara dalam seminar bertajuk, ‘Peran Masyarakat dalam Pembangunan dan Otonomi Daerah’. Pembicara lain dalam seminar itu adalah Budiman Sudjatmiko, anggota DPR RI dan Syafri Yuzal dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa e-money.

Poin penting lain yang disampaikan Eko adalah tentang kebijakan-kebijakan dan program di era pemerintahan Presiden Jokowi yang berpihak pada hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui berbagai platform teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam kaitan dengan otonomi desa, Eko mengatakan bahwa saat ini, dengan adanya Undang-undang Desa tahun 2014, desa memiliki ruang yang besar untuk membangun kemandirian sesuai dengan semangat pembangunan Presiden Jokowi yang memprioritaskan membangun dari pinggiran dan desa-desa.

Senada dengan apa yang disampaikan Eko, Budiman Sudjatmiko menjelaskan potensi besar dan kekuatan yang dimiliki setiap desa di Indonesia dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Sementara Syafri Yuzal menambahkan kelebihan e-money sebagai pengganti transaksi tunai, antara lain membantu pencegahan korupsi.

Selain Eko Sulistyo, dua tenaga ahli dari Kedeputian I KSP, Gibran Sesunan dan Robert juga hadir sebagai pembicara dalam seminar lanjutan yang bertajuk “Pemerintahan Terbuka dan Partisipasi Publik”. Dalam seminar ini, Gibran dan Robert menjelaskan secara lebih terinci tentang hal-hal teknis terkait peran dan fungsi dari lapor.go.id yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Sejumlah pertanyaan dari peserta seminar terfokus pada aspek keamanan diri pelapor yang ingin melapor melalui situs lapor.go.id. “Keamanan pelapor sudah dijamin oleh undang-undang tentang informasi publik dan tersedia fasilitas untuk pelapor yang ingin menyampaikan suatu kasus secara anonim,” jelas Gibran. Sementara Robert menyampaikan agar masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan data apapun.

Sumber : Ksp.go.id

WWW.RTIKPIDIE.OR.ID - Festival Desa Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Destika merupakan ajang kolaborasi yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Tahun ini penyelenggaraannya di Danau Sentani, Kalkote, Jayapura, Papua.

Kemenkominfo sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk mengadakan acara tersebut. Dana itu untuk mobilisasi pemateri seminar dan workshop, serta konsumsi kegiatan.

Tak cuma dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Jayapura juga menggelontorkan dana dalam jumlah yang tak diungkap. Menurut Kepala Seksi Penerapan Teknologi dan Infrastruktur Dirjen Aptika Kemenkominfo, Aris Kurniawan, anggaran sengaja dibagi dua.

“Kami ingin Pemda punya rasa memiliki atas acara ini,” kata Aris kepada KompasTekno, Selasa (27/9/2016).

Selain dana pemerintah, ada juga beberapa sponsor yang dilibatkan. Tak melulu dalam bentuk duit, tapi juga penyediaan operasional, semisal penyediaan titik WiFi di lokasi penyelenggaraan.

Dana yang dianggarkan ini diharapkan tak semata-mata habis untuk sebuah ajang seremonial. Festival Destika diproyeksikan menjadi stimulus bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan penerapan teknologi dalam membangun daerah dari berbagai sektor (kesehatan, pendidikan, birokrasi, ekonomi, dll).

Ini merupakan kali keempat Festival Destika digelar. Kali ini venue acara di Danau Sentani, Jayapura, Papua, mulai Rabu (28/9/2016) hingga Jumat (30/9/2016). Sebelumnya, acara ini pernah dibuat di Melung, Majalengka, dan Belitung Timur.

Terbukti Berdampak Positif

Aris mengklaim Festival Destika yang sudah-sudah terbukti berdampak besar bagi pembangunan desa. Di Melung yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, kini sudah dibenamkan jaringan WiFi di seluruh desa.

“Lewat situs desa, masyarakat Melung bisa jual produk lokal. Yang paling banyak dari pelestarian tanaman organik”‘ ia menjelaskan.

Kesuksesan serupa juga terjadi di Majalengka dan Belitung Timur. Majalengka disebut sebagai daerah yang paling aktif untuk pembelajaran TIK. Sementara Belitung Timur dikatakan sudah punya sistem penghitungan kependudukan real-time sehingga distribusi raskin semakin tepat sasaran.

Aris bercerita bahwa Festival Destika awalnya tak punya anggaran, melainkan cuma inisiatif masyarakat daerah untuk saling berbagi ilmu. Lalu antusiasmenya ternyata besar dan dampaknya positif, makanya dibikin rutin tiap tahun.

Tak kurang dari 1.000 peserta dari perwakilan desa dari seluruh Indonesia, Kemenkominfo, developer, startup, dan Pemda bakal berkumpul untuk saling berbagi ilmu soal pemanfaatan teknologi. (dilansir dari KompasTekno, Selasa 27/9/2016)

Hal senada juga diutarakan Kades Tanjungsari Kec.Sukahaji melalui akun facebooknya beberapa hari lalu, saat ini warganya sedang merakasan dampak positif yang sangat besar setelah diadakan DesTIKa tahun 2014.

Kami Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pidie sangat mengharapkan acara event Nasional DesTIKa 5 2017 di gelar di Kabupaten Pidie, Relawan TIK siap membantu pemerintah untuk mensukseskan acara, maka untuk digelar DesTIKa di Pidie kuncinya ada pada Pemkab yaitu kesiapan Pemkab Pidie. [ ]

WWW.RTIKPIDIE.OR.ID - Festival Desa TIK DesTIKa yang baru saja di gelar pada digelar pada 28-30 September 2016 Di Kampung Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah telah mempersiapkan semua kebutuhan dengan didukung oleh Kantor Staf Presiden, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga pemangku kepentingan di bidang Telekomunikasi dan Komunikasi terutama untuk kawasan perdesaan. Acara Festival DesTIKa ini diperkirakan akan dihadiri oleh 2.000 peserta dari 9 Provinsi di Indonesia yang kesemuanya akan bersinergi dalam upaya memberdayakan Desa melalui pemanfaatan TIK.

 

Direktur Pemberdayaan Informatika, Septriana Tangkary menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Festival DesTIKa di tahun ke 4 ini, tema yang diambil adalah “Tong Pu Kampung Bersuara untuk Indonesia”. Adanya satu harapan besar dimana seluruh kampung di Papua mampu menyuarakan aspirasi, mengelola dan mempromosikan potensi kampung serta meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan tolak ukur peningkatan layanan publik kepada warga.

Satu hal utama yang dijadikan topik utama adalah meningkatnya kemampuan kampung untuk memberdayakan potensi desanya untuk kesejahteraan warganya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Antar Desa (BUMADES). Untuk mencapai semua tujuan tersebut maka peran serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat relevan. Teknologi akan membuka pasar yang lebih luas dan memotong rantai distribusi. Potensi ini harus ditangkap secara jeli oleh para pengelola BUMDES dan BUMADES sebagai peluang untuk membesarkan BUMDES maupun BUMADES yang telah dimiliki.

Kegiatan Festival DesTIKa yang intinya merupakan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas SDM TIK Desa, diharapkan mampu untuk menjadi ajang berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan serta praktek terbaik pemanfaatan TIK dari seluruh Desa dan Kampung di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kampung-kampung di Papua juga mampu belajar bersama dan melakukan proses replikasi dari keberhasilan kampung lainnya sehingga lima tahapan pembangunan desa yaitu Desa bersuara, Desa mandiri teknologi, Desa pelayan publik, Desa kelola sumber daya dan Desa mandiri dan berdaulat dapat diwujudkan.

Dengan bangkitnya ekonomi kampung secara otomatis akan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan, dengan peningkatan ekonomi kampung diharapkan migrasi penduduk dapat ditekan, pembangunan akan dapat lebih merata, serta berkurangnya kesenjangan antara pembangunan di perdesaan dan perkotaan.

Satu hal yang menarik dari pelaksanaan Festival DesTIKa ke-4 di Kabupaten Jayapura adalah peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kampung Papua (SIKAP). Aplikasi ini merupakan kontribusi dari Relawan TIK yang mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Kominfo.

Aplikasi ini mempunyai kelebihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Kabupaten dengan fitur utama seperti kependudukan, administrasi dan pengelolaan keuangan kampung. Aplikasi ini memungkinkan proses pelayanan administrasi warga dapat dilakukan dalam waktu hitungan menit, dan yang paling utama dari aplikasi ini adalah penggunaannya yang sangat user friendly. Aplikasi ini dapat berjalan secara online maupun offline berbasis desktop. Hal ini sangat berguna dimana belum semua Desa atau kampung di Indonesia sudah memiliki jaringan internet. (PS)