Dalam bulan Desember kedatangan Pengungsi Rohingya terus meningkat, sehingga menimbulkan Spekulasi dan Opini di masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi.

Penanganan pengungsi Rohingya semuanya diserahkan kepada masyarakat, setelah dalam sepekan terakhir tidak ada kepastian dari pemerintah pusat terkait penanganan pengungsi.

Tentunya, ada beberapa point penting yang perlu di catat dan berkembang di masyarakat. Berikut beberapa catatan yang coba di rangkum oleh redaksi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kompas Tv beberapa waktu lalu.

Fakta dan Opini Masyarakat

Opini di lapangan masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran pengungsi Rohingya di tempat mereka. Masyarakat yang telah membantu dinilai tidak di hargai oleh para pengungsi Rohingya.

Warga setempat bergotong royong membantu pengungsi, mulai memberikan makanan, baju dan kebutuhan anak-anak. Hal ini justru tidak di hargai oleh pengungsi.

Faktanya para pengungsi mengeluh bahwa nasi yang di berikan sedikit, baju di buang-buang, tindak kekerasan seksual antar pengungsi, serta Buang air besar (BAB) sembarangan sampai di tambak milik warga.

Hal ini justru memancing kemarahan di masyarakat akibat lahan tambaknya dipenuhi kotoran.

Akibat beberapa faktor itu timbul asumsi di masyarakat bahwa keberadaan pengungsi Rohingya ke Pidie termasuk Human Traffikcing atau People Smarging, ini semacam serangan negara luar dengan terus mengirim ribuan pengungsi Rohingya ke Indonesia terutama Aceh, khususnya Pidie.

Dimasyarakat berkembang Spekulasi bahwa akan terus di kirim ribuan pengungsi lainnya ke Indonesia. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, berupa penyebaran wabah penyakit, membawa budaya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat, dan masuk kepada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sikap Pemda Pidie

Pemerintah Pidie terus melakukan koordinasi agar tidak terjadi benturan antar pengungsi dengan warga sekitar.

Penjabat Bupati Pidie Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si., mengatakan "sejauh ini Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya gesekan antara pengungsi dengan warga setempat".

Diantaranya mencari lokasi penampungan sementara, menghimbau agar masyarakat tidak anarkis, tidak melakukan tindakan kekerasan kepada pengungsi.

Sampai sejauh ini Pemerintah Pidie terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, hingga ada keputusan final dari Pemerintah Pusat tentang keberadaan pengungsi Rohingya di Pidie. Pj. Bupati Pidie sangat optimis bahwa Pemerintah Pusat akan mencari tempat penampungan lain di luar Pidie.

Bahkan Pemerintah Provinsi telah mencari beberapa titik relokasi, namun masih terjadi penolakan oleh masyarakat secara masif. Namun demikian, Pemkab Pidie terus menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkis serta memberikan toleransi-toleransi kelonggaran kepada pengungsi.

Saat gelombang pengungsi mendarat di Desa Batee Kecamatan Muara Tiga beberapa waktu lalu, warga telah sepakat memberikan batas waktu di tampung di desa mereka selama seminggu. Kalau lewat dari batas waktu yang sudah disepakati warga maka mengusir mereka.

"Walaupun demikian Pj. Bupati Pidie tetap mengendalikan agar masyarakat Pidie tidak melakukan tindakan anarkis. Pemerintah Pidie sangat komit menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, hingga melarang aksi anarkis kepada pengungsi" ucap Wahyudi.

Pemkab Pidie Apresiasi Sikap Toleransi Masyarakat

Pemerintah Pidie hanya berwewenang melakukan koordinasi, baik dengan pihak UNHCR, IOM, Aparat Keamanan dan tokoh masyarakat. Berkaitan dengan pembiayaan makanan, sistem pengamanan, pembiayaan pengamanan masyarakat dan aparat semua ini di serahkan kepada pihak UNHCR dan IOM.

Pemda tidak akan mengeluarkan dana APBK untuk pembiayaan makanan Pengungsi Rohingya.

Sejauh ini Pemkab Pidie hanya bersifat melakukan koordinasi agar tidak terjadinya konflik ditengah masyarakat.

Wahyudi Adisiswanto menuturkan bahwa masyarakat menginginkan pengungsi yang sehat-sehat di penampungan Mina raya Padang Tiji agar di pindahkan ke bibir pantai, wanita dan anak-anak serta yang sakit yang ada di bibir pantai agar di pindahkan ke penampungan sementara bekas Panti Asuhan Mina Raya Padang Tiji.

"Toleransi masyarakat Pidie terhadap pengungsi Rohingya sungguh luar biasa". Artinya mereka sangat peduli kepada anak-anak, balita dan ibu-ibu kalangan Pengungsi Rohingya.

"Hal ini perlu di apresiasi terhadap masyarakat Pidie. Seandainya masyarakat tidak toleran maka dari Pertama sampai, mereka (Manusia perahu) akan di tolak lagi ke laut" ucapnya.

Walaupun demikian Pj. Bupati Pidie juga mengatakan toleransi masyarakat kepada pengungsi Rohingya ini agar tidak di anggap bahwa masyarakat memiliki motivasi tersembunyi dan tidak dikait-kaitkan dengan ekonomi.

Masyarakat berharap agar tidak ada lagi pengungsi yang di tampung sementara di desa mereka, hal ini bertujuan agar tidak menganggu ke tenteram dan keamanan warga setempat.

Masyarakat Pidie menginginkan jangan sampai kehadiran pengungsi Rohingya justru terjadi perpecahan di masyarakat, saling curiga dan tuduh menuduh, hingga berakibat keamanan di Pidie tidak Kondusif serta menimbulkan masalah baru.

Tuntutan Masyarakat Kepada Pihak UNHCR

Banyaknya kedatangan manusia perahu di Pidie di penghujung tahun 2023, menimbulkan Spekulasi dan Opini di kalangan masyarakat, hingga adanya aksi demo dan tuntutan masyarakat di lokasi penampungan sementara pengungsi Rohingya.

Pj. Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto menuturkan bahwa "sebenarnya terjadi aksi penolakan di masyarakat".

Beberapa waktu yang lalu warga demo, dan ada beberapa point tuntutan masyarakat terhadap keberadaan manusia perahu di Kabupaten Pidie.

Berikut beberapa tuntutan masyarakat saat terjadi Aksi penolakan Rohingya di lokasi penampungan sementara pengungsi :

1. Menolak kedatangan Pengungsi Rohingya yang baru.
2. Pengenaan biaya sewa lahan untuk lokasi penampungan sementara.
3. Anak-anak, balita dan perempuan yang di bibir pantai di relokasi ke penampungan Mina Raya.
4. Laki-laki yang sehat dan kuat yang ada di penampungan Sementara Mina Raya di Relokasi ke bibir pantai. 
5. Jangan berkeliaran di perkampungan warga termasuk dilarang keluar untuk belanja ke pasar. 

Wahyudi Adisiswanto menuturkan bahwa ini merupakan kesepakatan masyarakat, seandainya ada Pengungsi Rohingya berkeliaran maka akan di anggap maling. Karena sesungguhnya masyarakat telah mengidentifikasi beberapa persoalan ketika Rohingya mendarat saat warga setempat sedang beristirahat.

Ada pengungsi Rohingya kedapatan mencuri hasil kebun warga, misal kelapa hasil kebun warga banyak yang hilang. Laporan-laporan ini marak terdengar di masyarakat, ternak warga di anggap tidak aman lagi di gembala di kebun.

Karena ada identifikasi demikian sehingga masyarakat membuat kesepakatan agar Pengungsi Rohingya yang berkeliaran akan di anggap maling. 

Wahyudi Adisiswanto mengatakan bahwa masyarakat Pidie berharap "Pemerintah Pusat dapat mendapat titik terang agar Pengungsi Rohingya di Aceh terutama di Pidie agar segera dipindahkan keluar" tutupnya. 

Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian desa terus melangkah dengan melaksanakan kegiatan Mobilisasi Duta Digital untuk Kabupaten Pidie pada Rabu, 20 Desember 2023.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengantar dan memperkenalkan duta digital kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan Gampong yang berpartisipasi dalam program desa cerdas. Tim dari Kementerian Desa yang ikut serta dalam kegiatan ini terdiri dari Maya Anggraeni, S.Kom., M.M sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari BPI , Iswadi sebagai Staf Sekretariat BPI, dan Salsa Billah Yuslisyah sebagai Staf Pusat Daya Saing.

Kedatangan tim dari Kementerian Desa ke Kabupaten Pidie diterima dengan hangat oleh Plt Kadis DPMG Kabupaten Pidie, Jufrizal, S.Sos, MSi. Dalam sambutannya, Jufrizal menyampaikan salam selamat datang kepada tim dari Kemendesa dan memberikan gambaran kondisi Pidie, yang terdiri dari 730 gampong, dengan 30 gampong di antaranya sudah tergabung dalam program desa cerdas. Ia berharap, sisa 700 gampong dapat diintegrasikan dalam program oleh Kementerian Desa dalam tahun-tahun mendatang.

Jufrizal menegaskan kepada para duta digital untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mempromosikan gampong melalui platform digital. Ia juga mendorong aparatur pemerintah gampong untuk beralih dari sistem manual ke digital melalui pendekatan oleh Duta Digital, sekaligus mempromosikan produk-produk unggulan dari gampong guna menciptakan ekonomi digital yang berkelanjutan. Harapannya, upaya ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat gampong dan mempercepat terwujudnya Desa Cerdas yang inklusif dan berdaya saing.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan kunjungan saweu gampong untuk melakukan mobilisasi secara simbolis duta digital ke tiga gampong lokasi pedampingan, yaitu Gampong Dayah Tanoh Kecamatan Pidie, Gampong Kuala Pidie, dan Gampong Seuk Ceukok Kecamatan Simpan Tiga Kabupaten Pidie. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan duta digital kepada pemerintah Gampong dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para perangkat gampong.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Kementerian Desa dan duta digital didampingi oleh Helmi, SE, yang menjabat sebagai Kabid Pendayagunaan SDA, TTG, dan Kawasan Perdesaan, serta Iswadi, S.HI, yang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong. Turut serta pula Roslina, A.md, sebagai penggerak swadaya masyarakat, dan Sarwati, S.Pi, yang bertugas sebagai penyusun program kelembagaan dan kerja sama di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Mukim dan Gampong DPMG Kabupaten Pidie.

Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan program Desa Cerdas dan pemberdayaan masyarakat gampong di Kabupaten Pidie. Sinergi antara tim dari Kementerian Desa dan instansi terkait lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa.

Sebagaimana yang kita ketahui, di Kabupaten Pidie, terdapat 30 gampong yang telah tergabung dalam program Desa Cerdas, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III Tahun 2023.

Gampong-gampong ini tersebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Pidie, meliputi Kecamatan Delima Gampong Jambee, Geumpang Gampong Bangkeh, Glumpang Baro Gampong Kumbang Unoe, Glumpang Tiga Gampong Cot Baroh dan Kayee Jatoe, Indrajaya Gampong Rawa Tungkop, Kembang Tanjong Gampong Keude Ie Leubeu, Keumala Gampong Pako, Mane Gampong Lutueng dan Gampong True Cut, Mila Gampong Blang dan Pulo Tanjong, Muara Tiga Gampong Mesjid dan Tgk Dilaweung, Mutiara: Gampong Dayah Syarif, Jadan, dan Sentosa, Mutiara Timur Gampong Dayah Adan, Padang Tiji Gampong Pasar Paloh, Peukan Baro Gampong Rambayan Lueng dan Ulee Tutue, Sakti Gampong Jeumpa dan Pasar Kota Bakti, Kota Sigli Gampong Meunasah Peukan dan Kuala Pidie, Simpang Tiga Gampong Seuk Ceukok, Tangse Gampong Beungga, Blang Malo, dan Ulee Gunong.

Nama-nama duta digital yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Andrian Saputra, Safwaturrahman, Selvi Setiana, Safrijal, Arifan Hendra, dan Ayu Wahyuni. Mereka diharapkan dapat menjadi penggerak positif dalam memajukan desa cerdas dan memberdayakan masyarakat gampong di Kabupaten Pidie

RTIKPIDIE.OR.ID - Gampong Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga, mengumumkan peluncuran program ambisius "Pilar Gampong Cerdas" yang menandai langkah besar dalam memajukan desa secara holistik dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, serta memperkenalkan Sistem Pelayanan Elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pilar Gampong Cerdas menekankan peningkatan literasi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam Gampong Cot Baroh. Program ini tidak hanya menyediakan tempat dan sumber informasi yang luas mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan gampong. Keuchik Gampong Cot Baroh, Aris Munandar, ST, menyatakan komitmen gampong untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga gampong.

Sebagai langkah konkret menuju transformasi, Gampong Cot Baroh akan beralih ke Sistem Pelayanan Publik berbasis Elektronik di kantor keuchik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan efisiensi, dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada warga gampong. Aris Munandar menegaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari komitmen Gampong Cot Baroh dalam mewujudkan visi pembangunan gampong yang inklusif dan berkelanjutan.

Program ini mendapat dukungan dari Duta Digital, Andrian Saputra, Safwaturrahman, dan Safrijal. Mereka menambahkan dimensi terintegrasi pada program dengan fokus pada Enam pilar utama gampong cerdas yaitu Smart People, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Living dan Smart Environment. Ini mencerminkan komitmen Gampong Cot Baroh pada peningkatan individu dan perkembangan menyeluruh melalui integrasi teknologi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Safwaturrahman, selaku Koordinator Duta Digital Kabupaten Pidie dan Juga Sekretaris Relawan TIK Kabupaten Pidie, menyambut baik transformasi ini. Beliau menilai bahwa integrasi teknologi dalam pembangunan gampong adalah langkah cerdas menuju kemajuan yang berkelanjutan. Gampong Cot Baroh memperlihatkan kepada dunia bahwa gampong dapat menjadi pusat inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Pilar Gampong Cerdas dan peralihan ke Sistem Pelayanan Elektronik adalah tonggak sejarah yang memperkuat posisi Gampong Cot Baroh sebagai gampong yang cerdas dan berdaya saing di era revolusi industri 4.0.