Ayo Siskamling Digital !, Kalau ketemu konten negatif yang isinya hoaks, hasut, fitnah, yang kemungkinan bakal meningkat di tahun politik ini, sebenarnya kita bisa menjadi masyarakat yang partisipatif untuk mengurangi konten negatif tersebut.

Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan (dan ini bisa dipilih salah satu atau beberapa sekaligus, tergantung situasi kondisi)

Festival Teknologi Informasi dan Komunitasi (Festik) resmi akan terlaksana di Kota Cirebon. Kepastian tersebut didapat seusai audiensi antara Ketua Umum Relawan TIK (RTIK) Indonesia dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Kamis (4/10/2018) lalu di Command Center DKIS.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua RTIK Kota Cirebon, Muhammad Arifin saat ditemui citrust.id di Sekretariat RTIK Kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Selasa (9/10/2018).

Rencana tersebut akan dihadiri pula oleh perwakilan RTIK se-Indonesia serta dibuka secara langsung oleh Menteri Kominfo, Rudiantara. Festik 2018 ini bakal digelar tepatnya tanggal 1-2 Desember 2018 mendatang.

“Selain itu, Festik juga menjadi ajang silaturahmi Relawan TIK se-Indonesia, untuk informasi venue, dan rangkaian kegiatan lainnya secepatnya kami akan publikasikan,” ungkapnya.

Festival TIK 2018 di Kota Cirebon merupakan kali pertama. Dalam kegiatan tersebut akan disuguhkan pula berbagai seminar, workshop, pameran yang berkaitan dengan TIK dan Tema yang diangkat oleh Pemerintah Daerah selaku tuan rumah serta melibatkan seluruh anggota RTIK Kota Cirebon dan Komunitas lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Iing Daiman menyampaikan rasa syukurnya serta bangga Kota Cirebon dipercaya sebagai penyelenggara Festik 2018.

Dirinya berharap, melalui event ini semakin memperkokoh kolaborasi antara Pemkot Cirebon, RTIK Indonesia dan stakeholders lainnya dalam memajukan Kota Cirebon berkaitan dengan Tema yang diusung, yakni SEHATI ING SMART CITY.

Selain itu, Iing mengatakan, hal tersebut sebagai ikhtiar bersama dalam menunjukan keselarasan, sinkronisasi, kebersamaan.

“Serta refleksi Visi Wali Kota terpilih yaitu SEHATI (Sehat, Hijau, Agamis, Tenteram, dan Inovatif) mudah – mudahan bisa menginspirasi kita semua dalam mewujudkan Smart City di Indonesia,” pungkasnya.

Sumber : www.citrust.id

Kelengkapan Implementasi Pasal 82 dan 86 UU Desa Selain hak desa mengenai anggaran yang diatur di UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa juga diberikan tanggungjawab untuk melaporkannya. Implikasinya, desa dituntut untuk akuntable, bersih dan transparan. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih jauh, secara khusus Pasal 82 dan 86 UU Desa mengisyaratkan untuk pelaporan anggaran desa dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja.

Lingkungan yang memungkinkan untuk menempatkan laporan anggaran dan kondisi desa untuk dapat diakses dengan mudah setiap waktu, adalah dengan memanfaatkan internet. Di samping luasnya jangkauan, infrastruktur internet bagi desa juga diamanatkan oleh UU No. 6 tahun 2014 untuk dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Maka, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendukungnya juga perlu dipersiapkan untuk menjadikan desa memiliki tata kelola pemerintahan yang cepat, efesien, transparan dengan tetap berpegang pada kearifan setempat.

Berikut adalah kelengkapan untuk penerapan Pasal 82 dan Pasal 86 UU Desa :

2.Situs Web Desa

3. Sistem Informasi Desa

Selain web desa, Sistem Informasi Desa (SID) seperti yang dimanatkan oleh undang-undang, berkaitan juga dengan kemandirian data bagi desa. Karena selama ini, desa lebih sering diminta data tanpa desa mempunyai kemampuan untuk mengakses datanya sendiri secara cepat dan akurat. Akan sangat membantu jika terdapat sebuah sistem aplikasi data kependudukan dan tata kelola pemerintahan desa yang multiplatform dengan sumber kode terbuka. Dimana aplikasi ini terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan. Sehingga, untuk keperluan pelayanan publik desa dapat melayani lebih cepat, untuk kebutuhan data desa dapat memberikan dengan akurat. Kemudian, tiap pemangku kebijakan dapat mengakses dengan cepat dan terintegrasi, tanpa membebani desa dengan beragam aplikasi SID yang dikeluarkan masing-masing pemangku kebijakan. Multiplatform dan kode sumber terbuka dimaksudkan agar desa tidak bergantung pada salah satu vendor tertentu.

4.Kantor elekronik (E-office)

5. Sosial Media

Sumber : www.rtiktuban.or.id

Pada 2008, Pemerintah Desa Melung melakukan terobosan untuk pemanfaatan teknologi internet. Internet, bagi desa di kaki Gunung Slamet itu, memutus sekat isolasi Desa Melung akibat jauhnya lokasi wilayah dari kota kabupaten. Jauhnya jarak dan buruknya infrastruktur transportasi umum membuat desa ini dilabeli sebagai desa tertinggal.

Internet mampu menjembatani komunikasi antarpihak, sekaligus menjadi media penyebaran informasi desa ke ruang publik. Pada 2011, Desa Melung mulai merasakan dampak pemanfaatan internet karena popularitas desa terus meroket tajam. Beragam peristiwa, produk desa, dan kebijakan desa dapat diakses publik melalui website desa http://melung.desa.id.


Website desa menjadi media penyebaran informasi desa yang sangat efektif. Sejumlah media arus utama yang berada di kota-kota besar menangkap inovasi itu sebagai topik pemberitaan bernilai tinggi. Pemberitaan media massa menjadi jurus resonansi paling ampuh untuk menyebarluaskan praktik inovasi pada khalayak yang lebih luas.


Berkat penyebarluasan praktik inovasi di media massa, ribuan desa melakukan replikasi langkah yang diambil Desa Melung. Perluasan praktik inovasi tersebar dari Gampong Cot Baroh di Kabupaten Pidie, Nagari Baringin di Kabupaten Tanah Datar, Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, Banjar Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, hingga Kampong Omon di Kabupaten Jayapura. Pemanfaatan internet di dunia perdesaan menjadi gerakan kolektif desa dengan panji Gerakan Desa Membangun.


Gerakan Desa Membangun menjadi model baru dalam kerja pemberdayaan karena dmampu melahirkan aktor, media, metode, dan pendekatan yang berbeda dari khasanah teori pemberdayaan masyarakat yang sudah ada. Gerakan Desa Membangun digerakan secara organik oleh tiga kekuatan, yaitu pemerintah desa, kelompok profesi/hobi, dan media online. Tak berlebihan bila gerakan ini dikenal dengan sebuatan dedemit, baik sebagai akronim desa-desa melek informasi dan teknologi maupun model kerja aktor dan penyebaran gerakan yang sangat cepat layaknya hantu.


Gampong Cot Baroh menduplikasi praktik inovasi Desa Melung setelah mereka menyaksikan liputan di sebuah televisi nasional. Selanjutnya, mereka mencari informasi yang lebih rinci melalui internet. Internet mempertemukan para pelaku gampong di Bumi Serambi Mekkah itu dengan para aktor desa di Kaki Gunung Slamet. Amazing, internet mampu menjembatani kerjasama dua aktor dari dua desa di daerah tertinggal yang berjarak ribuan kilometer.


Para kelompok hobi yang tergabung di Yayasan Gedhe Nusantara menjadi aktor pendukung teknis praktik inovasi. Mereka memiliki Program 1.000 website desa gratis yang diluncurkan atas dukungan banyak pihak, ada Direktorat Pemberdayaan Informatika Kemkominfo, PANDI, Relawan TIK, Kelompok Blogger, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan beragam program pemberdayaan pemerintah yang ada di tingkat desa. Peran kelompok yang menyediakan meja bantuan (helpdesk) pada desa menjadi faktor penentu penyebarluasan praktik inovasi.