Pemerintah Kabupaten Pidie telah menggelar Rapat Paripurna Tentang Penutupan Sidang Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRK Pidie. Pada tahun 2024 Pemkab Pidie mengalami defisit anggaran akibat pembengkakan rencana belanja, namun tidak tercukupi asumsi pendapatan.
Kondisi ini tergambar dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (KUAPBK). Hal ini sudah disepakati antara Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan KUA PPAS pada Jum'at 18/8/2023.
Penjabat Bupati Pidie Ir, Wahyudi Adisiswanto, M.Si., kepada redaksi mengatakan walaupun kondisi keuangan sedang sulit, Pemkab tetap mempertahankan belanja yang diprioritaskan.
"Dalam hal ini alokasi dana desa untuk membayar penghasilan tetap (siltap) Keuchik dan jajaran perangkat desa dalam Gampong yang ada di Kabupaten Pidie" ucapnya.
"Alokasi Dana Gampong tidak ada perubahan, siltap masih sama seperti tahun yang lalu" terang Wahyudi.
Bahkan Wahyudi sudah menekan TAPD untuk memprioritaskan Alokasi Dana Gampong (ADG) ketimbang belanja operasional SKPK.
Karena peran desa sangat sentral dalam pembangunan dan memiliki berpengaruh besar.
"Kalaupun seandainya tidak ada Operasional kantor harus tutup, maka kita tutup, yang penting Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak di ganggu" paparnya.
Apapun yang terjadi Pemkab Pidie tetap memprioritaskan pada pembangunan Gampong.
Untuk diketahui bahwa postur Anggaran KUAPBK-PPS 2024 pendapatan daerah tahun 2024 disepakati bersama sebesar Rp. 1.082.686.180.897.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, Pemkab Pidie menargetkan Rp. 219. 034.843.099. sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp. 828.124.169.848., sedangkan pendapatan lain-lain yang sah Rp. 35.527.168.000.
Target belanja pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai angka Rp.1.129.170.535.321, dana ini diperuntukkan untuk belanja operasional sebesar Rp. 995.461.970.254, sedangkan belanja modal sebasar Rp. 29.465.756.937.
Alokasi belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp. 8.753.592.115, sedangkan biaya transfer sebesar Rp. 95.489. 216.015.
KUA-PPAS tahun 2024 ini belum termasuk alokasi dana desa (ADD), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kekurangan dana pada tahun 2024 akan di tutup dari dana pembiayaan kebutuhan pemilihan kepala daerah sebesar 27 milliar, dan sisanya 20 milliar akan menjadi defisit pada tahun depan.(Pandu Digital)
Posting Komentar